Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Senin, 5 Agustus 2024 - 21:02 WIB

Ketua DPRD Kutim Ungkapkan Proyeksi APBD 2024 Masih Dalam Pembahasan

Joni - Ketua DPRD Kutai Timur

Joni - Ketua DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, menyampaikan tanggapannya terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Senin (05/08/2024)

Joni menjelaskan bahwa pembahasan APBD masih berlangsung dan belum mencapai kesimpulan final mengenai nilai pastinya.

“APBD untuk sementara masih dalam pembahasan dan belum selesai. Apa yang disampaikan pemerintah itu tambahan saat ini kan masih belum selesai pembahasan. Untuk nilai pastinya itu berapa, masih belum,” ungkap Joni.

Joni juga menambahkan bahwa pengesahan APBD direncanakan akan dilakukan pada tanggal 12-13 Agustus mendatang.

Dalam rapat tersebut, pembahasan akan difokuskan pada berbagai sumber pendapatan, dengan pendapatan terbesar berasal dari transfer. Sementara itu, pendapatan dari sektor lain masih beragam dan perlu dikaji lebih lanjut.

Baca Juga :  Fasilitasi Pekerja hingga Ojol Mendapatkan Hak THR dan BHR, Distransnaker Kukar Buka Posko Pengaduan

“Pendapatan daerah itu kan ada pendapatan pajak yang tergabung di situ. Jadi nanti kalau kita bahas baru tahu hasilnya, yang mana yang paling tinggi dan yang mana yang paling rendah,” jelasnya.

Terkait sektor pariwisata, Joni menyebut bahwa pembahasan terkait kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah belum dilakukan secara mendetail.

“Kalau dari sektor pariwisata belum kita bahas karena kan pajak kan global tu, jadi nantikan kita bahas dari mana aja sekian miliar ini dari mana saja sekian pajak ini. Yang jelas kan biasanya pajak bangunan, pajak hotel. Kalau untuk pajak pariwisata keliatannya mungkin belum dengar,” tambahnya.

Baca Juga :  Dukungan Politik Menguat, Hadi Mulyadi Mantap Pilih Aulia–Rendi

Joni juga menyoroti bahwa pendapatan dari sektor pariwisata saat ini mungkin masih minim, dengan contoh pendapatan dari parkir yang juga belum terorganisir secara resmi.

 “Pariwisata itu penghasilannya mana ada, paling parkirnya aja. Parkirnya pun gak resmi, dan belum kita bahas,” tutupnya.

Dengan adanya proyeksi ini, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD dapat bekerja sama dalam merumuskan APBD yang efektif dan efisien, serta dapat memaksimalkan pendapatan dari berbagai sektor yang ada. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Menjelang Akhir Tahun 2025, OPD di Kukar Berupaya Memaksimalkan Realisasi Kegiatan

Advertorial

Satpol PP dan BPBD Kukar Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penanggulangan Bencana di Daerah

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pentingnya Transparansi Dalam Penyaluran Beasiswa

Advertorial

Kepemimpinan Edi-Rendi Sejahterakan Masyarakat, Program 25 Ribu Nelayan Produktif Telah Capai Target

Advertorial

Dinsos Kukar Melakukan Rehabilitasi TMP Sangasanga, Tempat Bersejarah Bagi Masyarakat

Advertorial

Bupati Meresmikan Kantor BAZNAZ Kukar di Kecamatan Tenggarong Seberang

Infrastruktur

Disdikbud Kukar Maksimalkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Melalui Refocusing Anggaran

Advertorial

Disdikbud Kukar Mengusulkan Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin Jadi Cagar Budaya Nasional