KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kutim periode 2019-2024 tetap ada dan tidak hilang. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat ini belum mampu merealisasikan berbagai usulan tersebut.
Jimmi menjelaskan bahwa pihaknya berencana memanggil instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mencari tahu alasan di balik ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan usulan prioritas tersebut.
“Jadi, bahasanya gini. Sebenarnya bukan hilang. Artinya, ini kemampuan pemerintah melakukan realisasinya, maksudnya ada yang direalisasikan ada yang tidak. Itu kan yang jadi PR, terutama yang di PU dan Perkim,” ungkap Jimmi .
Ia menambahkan bahwa DPRD akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meminta penjelasan mengenai kendala yang menghambat implementasi usulan tersebut.
“Kebanyakan memang infrastruktur yang diusulkan. Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa ini tidak direalisasikan oleh pemerintah? Terus resolusinya tadi sudah ada enggak?” katanya.
Jimmi juga menyadari bahwa pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi masyarakat adalah tanggung jawab para anggota DPRD Kutim.
“Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik agar menjadi manfaat bagi masyarakat nantinya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya realisasi aspirasi masyarakat oleh pemerintah, terutama bagi anggota Dewan yang telah menyampaikan usulan tersebut sebelum purna tugas.
Lebih lanjut, Jimmi memberikan dukungan terhadap mantan anggota DPRD, Abdi Firdaus, yang sebelumnya mengancam akan melaporkan TAPD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan hilangnya usulan Pokir DPRD.
“Itu opsi bagus. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Memang aspirasi masyarakat harus dikumpulkan. Sejauh itu formal, silakan kita dukung,” tuturnya.
Jimmi berharap, dengan adanya pemanggilan instansi terkait dan dukungan dari semua pihak, aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua usulan yang telah disampaikan dapat diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terabaikan.
“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
