KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Target belanja modal infrastruktur sebesar 4,321 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atas pencapaian tersebut Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna memberikan apresiasi.
“Kami melihat bahwa target belanja modal ini, yang tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa, sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD,” ungkapnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Hasna menambahkan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar dalam APBD 2025 sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Fraksi Golkar juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran belanja modal infrastruktur.
“Kami berharap agar setiap proyek yang dibiayai dengan anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan infrastruktur yang memadai, kita dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Hasna juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai target belanja modal ini.
“Kami berharap semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur,” harapnya.
Dirinya menambahkan agar kiranya catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Ia mengaku akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai.
“Kami yakin, dengan alokasi yang tepat, kita dapat menciptakan infrastruktur yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
