KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kukar, pada Senin (19/01/2026). Tujuannya untuk menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Pilkada tidak langsung yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kukar.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menerima perwakilan massa aksi dan menyampaikan apresiasi atas keberanian mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
“Kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini didatangi oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam mahasiswa,karena melalui suara rakyat dan suara mahasiswa yang dengan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan bahwa secara prinsip, DPRD Kukar memiliki sikap yang sejalan dengan tuntutan mahasiswa. Ia menyatakan menolak keras wacana Pilkada tidak langsung karena dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.
“Saya selaku Ketua DPRD juga menolak keras. Ini mencederai hati rakyat dan mencederai suara rakyat yang seharusnya memilih pemimpinnya secara langsung,” tegasnya.
Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat terbatas dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak masyarakat. Dengan jumlah anggota DPRD Kukar yang hanya 45 orang, suara yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan partai politik dibandingkan suara rakyat secara luas.
“Jumlah anggota DPRD hanya 45 orang dan itu lebih merepresentasikan suara partai, bukan suara rakyat secara keseluruhan. Karena itu prinsip demokrasi harus tetap dijunjung tinggi,” lanjutnya.
Ia memastikan bahwa aspirasi penolakan dari mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada upaya legislasi yang melegalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pembahasan resmi di DPRD Kukar terkait wacana tersebut. Menurutnya, isu Pilkada melalui DPRD baru sebatas wacana nasional dan belum pernah disampaikan secara formal ke DPRD Kukar.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Kukar, Rangga Bahtiar, menyampaikan bahwa secara umum tuntutan yang disampaikan mahasiswa telah didengar, meskipun belum sepenuhnya mendapatkan sikap resmi secara kelembagaan.
“Isu yang kami bawa ini adalah isu nasional, bukan isu kedaerahan. Karena itu anggota DPRD Kukar memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan,” ujarnya.
Rangga mengungkapkan bahwa mahasiswa sempat menunggu cukup lama hingga anggota DPRD Kukar berkumpul dan bersedia menerima aspirasi. Dari hasil dialog, DPRD dinilai baru berani menyampaikan sikap secara personal, belum atas nama lembaga maupun partai politik.
Dalam petisi yang disepakati bersama, Aliansi Mahasiswa Kukar memberikan tenggat waktu kepada DPRD Kukar untuk menyampaikan sikap penolakan secara resmi kepada pemerintah provinsi dalam waktu 3 x 24 jam setelah penandatanganan petisi.
“Kami akan melakukan pengawalan selama tiga hari ke depan. Jika dalam waktu tersebut belum ada penyampaian resmi, tentu akan ada aksi lanjutan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
