KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Wacana pembatasan produksi tambang yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi perhatian serius DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyebut hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.
Menurut Hendra, persoalan utama yang berpotensi memicu gelombang PHK berkaitan dengan pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
“Ya, itu masih, sebetulnya kita masih menunggu kepastiannya seperti apa. Karena persoalan PHK ini kan, persoalannya ini persoalan batasan RKAB kan, adanya batasan,” ujarnya pada Jumat (03/04/2026).
Ia menjelaskan, pembatasan produksi biasanya berkorelasi dengan dinamika sektor energi global, termasuk harga minyak dan batu bara yang dapat memengaruhi kebijakan produksi nasional.
Hendra berharap adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk menghindari dampak lebih luas terhadap tenaga kerja di sektor pertambangan, khususnya di Kukar.
“Sehingga mungkin masalah RKAB ini bisa menyelesaikan atau menyelamatkan karyawan teman-teman kita di tambang,” katanya.
Ia mengakui bahwa sektor tenaga kerja menjadi pihak paling rentan terdampak apabila terjadi pengurangan produksi oleh perusahaan tambang.
Pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan sebagai respon terhadap kebijakan tersebut.
“Kami berharap itu, kami masih tetap pantau bagaimana efisiensi daripada perusahaan itu, karena kan ini kemarin kita masih lihat,” ungkapnya.
Hendra juga menyinggung adanya pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, terkait penurunan RKAB, yang masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Di sisi lain, ia juga mendengar adanya sinyal kebijakan berbeda dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang membuka kemungkinan peningkatan produksi, seiring dengan kondisi harga energi global.
Menurut Hendra, kondisi ini menunjukkan masih adanya dinamika kebijakan di tingkat pusat yang perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, DPRD Kukar akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi apabila dampak negatif benar-benar terjadi di lapangan.
“Pentinganya kesiapan pemerintah dalam merumuskan langkah strategis guna melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk terjadi,” pungkasnya. (ltf/fdl)
