KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengungkapkan bahwa terjadi penurunan signifikan pada proyeksi anggaran daerah tahun 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan komitmen untuk tetap menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam hal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), pada Rabu (12/112025).
Menurut Sunggono, penurunan anggaran tersebut cukup tajam, yakni hingga 50 persen dari total anggaran sebelumnya.
“Anggaran turun 50 persen dari 11,3 triliun. Sementara RKPD, ternyata masih banyak yang masih mengusulkan kegiatan, sehingga totalnya menjadi 9,8 triliun,” jelasnya.
Pemkab Kukar telah melakukan langkah-langkah rasionalisasi terhadap usulan kegiatan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengungkapkan, bebrapa hari terakhir ia berusaha untuk merasionalisasi kegiatan yang jumlahnya Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun.
Di tengah tantangan pengurangan anggaran tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan bertanggung jawab.
“Yang paling penting bagi kita, adalah menjaga komitmen. Dan kabar baiknya, insyaallah ini menjadi kabar gembira bagi ASN, karena kita tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi TPP,” ungkapnya.
Ia menilai, meskipun ada penyesuaian pada belanja kegiatan, kesejahteraan ASN tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia mengakui bahwa TPP bagi ASN di Kukar masih tergolong kecil disbanding sejumlah daerah lain. Namun, ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal belanja pegawai.
Ia pun menjelaskan bahwa situasi penurunan anggaran ini sudah pernah ia perkirakan sejak beberapa tahun lalu.
“Sudah saya perkirakan sejak empat tahun lalu bahwa jika anggaran Pemkab berada di bawah 9 triliun, maka belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki. Belanja pegawai yang sekitar 30 persen,” tutupnya. (adv/prokom/kukar)
