KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menyoroti keterlambatan pembayaran insentif bagi guru honorer swasta, yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola data pendidikan.
Ia menegaskan bahwa insentif bagi guru honorer bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara.
Ia mengungkapkan bahwa sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan, belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian sekolah.
Ketidaksesuaian atau keterlambatan pembaruan data sering kali menyebabkan proses pencairan insentif terhenti.
Begitu data tidak sinkron atau tidak diperbarui, otomatis pencairan dihentikan. Padahal ini menyangkut penghidupan mereka yang setiap hari mengabdi di ruang kelas,” ujarnya.
Ia menilai bahwa literasi digital di kalangan pengelola administrasi sekolah perlu ditingkatkan agar validitas data tetap terjaga. DPRD Kaltim juga siap memfasilitasi dialog antara guru honorer, pihak sekolah, dan dinas pendidikan guna mencari solusi terbaik.
“Profesi guru harus dijunjung tinggi. Mereka tidak seharusnya dirugikan oleh sistem yang belum tertata. Sudah saatnya kita menempatkan keadilan administratif sebagai bagian dari keadilan sosial,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
