Home / Advertorial / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan

Selasa, 26 November 2024 - 18:14 WIB

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pergantian Kurikulum Setiap Periode Kepemimpinan Menghambat Kualitas Pendidikan

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti pergantian kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan. Terkait hal ini ia meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum pembentukan sistem baru.

Perubahan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia membuat peserta didik dan guru terus menerus beradaptasi dengan pergantian kurikulum yang biasa dilakukan lima tahun sekali atau bahkan lebih cepat.

Salehuddin, menilai pergantian kurikulum sebagai sistem belajar dalam dunia pendidikan, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kepemimpinan yang berperiode 5 tahun sekali.

Baca Juga :  Kelurahan Maluhu Ajukan Permohonan Pembangunan Kantor Baru Pasca Kebakaran

“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” katanya

Ia pun dapat memaklumi alasan evaluasi Kurikulum Merdeka saat ini. Sebab kurikulum yang baru berjalan itu mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak hingga penurunan kualitas.

Menurutnya, jika menteri pendidikan ingin mengganti kurikulum, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti kurikulum. Sebab dikhawatirkan membingungkan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar.

“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga :  Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Dukung Penerapan Pengobatan Jarak Jauh

Meski Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi, namun pemerintah harus melihat dari sisi siswa dan guru yang masih dalam proses adaptasi. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai malah merugikan pendidikan secara keseluruhan.

Sebab gonta-ganti kurikulum yang terjadi sebelumnya berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

PAD yang Dihasilkan Dispora Kukar dari Pengelolaan Fasilitas Olahraga Melampaui Target Tahun 2023

Advertorial

Keberhasilan Program Kukar Berkah, Dukungan Bupati Edi untuk Pesantren dan Rumah Ibadah

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat untuk Perlindungan Anak

Pemerintah

Delapan ASN Kukar Diberhentikan, Karena Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik

Advertorial

Permudah Masyarakat Pantau Proses BPKB, Polres Kukar Lucurkan Program Inovatif Digital

Advertorial

KPU Kukar Targetkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Sebesar 77,5 Persen

Advertorial

Pemkab Kukar Meraih Peringkat ke-3 Realisasi Pendapatan Tertinggi Pada APBD Award 2023

Advertorial

KPU Kukar Rampungkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024