Home / Advertorial / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan

Selasa, 26 November 2024 - 18:14 WIB

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pergantian Kurikulum Setiap Periode Kepemimpinan Menghambat Kualitas Pendidikan

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti pergantian kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan. Terkait hal ini ia meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum pembentukan sistem baru.

Perubahan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia membuat peserta didik dan guru terus menerus beradaptasi dengan pergantian kurikulum yang biasa dilakukan lima tahun sekali atau bahkan lebih cepat.

Salehuddin, menilai pergantian kurikulum sebagai sistem belajar dalam dunia pendidikan, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kepemimpinan yang berperiode 5 tahun sekali.

Baca Juga :  Bupati Kukar Buka Job Fair yang Digelar Distransnaker

“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” katanya

Ia pun dapat memaklumi alasan evaluasi Kurikulum Merdeka saat ini. Sebab kurikulum yang baru berjalan itu mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak hingga penurunan kualitas.

Menurutnya, jika menteri pendidikan ingin mengganti kurikulum, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti kurikulum. Sebab dikhawatirkan membingungkan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar.

“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga :  Disdikbud Gelar FGD yang Mengusung Tema Cita-cita, Capaian dan Harapan Pendidikan di Kukar

Meski Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi, namun pemerintah harus melihat dari sisi siswa dan guru yang masih dalam proses adaptasi. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai malah merugikan pendidikan secara keseluruhan.

Sebab gonta-ganti kurikulum yang terjadi sebelumnya berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Kukar Berikan Bantuan di Kecamatan Muara Kaman

Ekonomi

Bupati Kukar Dorong Penguatan Lumbung Pangan Desa Sungai Payang, Targetkan Beras Murah untuk Masyarakat

Pemerintah

Wakil Bupati Kukar Silaturahmi dan Halal Bihalal ke Pondok Pesantren di Tenggarong

Pemerintah

Kementerian PANRB Aktif Sosialisasikan Perpres dan Permen Terkait UPT dan LPNK

Advertorial

Seluruh Jenjang Pendidikan di Kukar Diharap Terapkan Sekolah Sehat, Disdikbud Gelar Pelatihan

Advertorial

SMPN 2 Tenggarong Terapkan Program Sehat Bergizi di Sekolah

Advertorial

Bupati Melantik 170 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemkab Kukar

Advertorial

Fraksi Demokrat Kutim: Peningkatan Pendapatan Daerah Harus Diikuti Kesejahteraan Masyarakat