KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi persoalan utama dalam penguatan layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kukar bahkan menghadapi tantangan serius saat berencana mengoperasikan rumah sakit baru di wilayah Muara Badak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa dibandingkan sektor lain, kekurangan paling mencolok saat ini terjadi pada tenaga medis.
“Sekarang yang kurang itu tenaga medis. Kalau guru relatif masih dalam penataan,” ujarnya pada Kamis (16/04/2026).
Arianto menegaskan bahwa kekurangan tenaga medis sudah jelas dan mendesak untuk segera ditangani.
Salah satu tantangan terbesar muncul saat Pemkab Kukar berencana mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris (AMI) di Kecamatan Muara Badak. Fasilitas kesehatan tersebut membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar.
“Kalau kita mau mengaktifkan rumah sakit di Muara Badak itu, kurang lebih membutuhkan 300 orang tenaga,” ungkapnya.
Tenaga yang dibutuhkan mencakup dokter, perawat, bidan, hingga tenaga administrasi. Namun upaya pemenuhan melalui pergeseran tenaga dari fasilitas kesehatan lain tidak memungkinkan dilakukan.
Hal ini disebabkan karena layanan kesehatan di Kukar, khususnya puskesmas, telah menerapkan pelayanan 24 jam yang membutuhkan jumlah tenaga medis memadai di setiap unit.
“Kita sudah coba inventarisir tenaga medis yang bisa digeser, ternyata tidak cukup. Karena puskesmas kita sudah 24 jam, jadi tidak bisa dikurangi,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Pemkab Kukar telah melaporkan kebutuhan ini ke pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat membuka formasi baru untuk tenaga medis, khususnya dalam rangka mendukung operasional rumah sakit di Muara Badak.
“Kita sudah koordinasi ke pusat untuk membuka penerimaan tenaga medis ini,” ujarnya.
Namun demikian, proses rekrutmen tidak bisa dilakukan secara leluasa. Pemerintah daerah masih harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait pembatasan pengangkatan pegawai.
Pihaknya akan mengupayakan agar kebutuhan tenaga medis bisa dipenuhi melalui skema yang memungkinkan, dengan prioritas pada status aparatur sipil negara.
Ia menekankan, pemenuhan sumber daya manusia menjadi kunci utama sebelum rumah sakit di Muara Badak dapat dioperasikan secara optimal.
“Intinya, kalau rumah sakit itu mau aktif, kita harus menambah tenaga medis. Tanpa itu, pelayanan tidak akan berjalan maksimal,” pungkasnya. (ltf/fdl)
