KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Akbar Haka Saputra, mendorong agar kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan peserta didik, terutama dari risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan asap.
Akbar Haka menilai kondisi kualitas udara yang belum membaik perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan pembelajaran tatap muka (PTM).
Menurutnya, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena aktivitas di luar ruangan berpotensi meningkatkan paparan asap.
Ia menegaskan, kebijakan pendidikan selama kondisi karhutla harus mengutamakan keselamatan peserta didik. Penerapan PJJ dapat menjadi langkah sementara untuk mengurangi risiko paparan asap, sembari pemerintah melakukan penanganan terhadap kebakaran yang menjadi sumber pencemaran udara.
“PJJ perlu diperpanjang karena kondisi kabut asap ini berbahaya, terutama terhadap penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Kita juga harus melihat anak-anak didik yang beraktivitas di luar ruangan, sehingga keselamatan mereka perlu menjadi perhatian,” ujarnya pada Senin (12/10/2026),
Selain menyoroti sektor pendidikan, Akbar menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup ditangani secara umum, tetapi perlu diurai berdasarkan kondisi serta kebutuhan setiap wilayah.
Ia mendorong agar langkah penanganan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah di setiap tingkatan diharapkan dapat memetakan persoalan, mengidentifikasi kebutuhan penanganan, serta menentukan langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Akbar juga menyinggung pembahasan mengenai karhutla dalam rapat dengar pendapat (RDP). Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan keseriusan dan koordinasi lintas sektor, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar titik kebakaran, tetapi juga wilayah lain yang terdampak sebaran asap.
Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan langkah mitigasi dan penanganan kebakaran secara terencana. Upaya tersebut dapat diarahkan pada pencegahan meluasnya titik api, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap.
Akbar turut mengkritisi munculnya penggalangan donasi yang dilakukan unsur pemerintah untuk membantu penanganan dampak karhutla. Ia berpandangan bahwa kegiatan pengumpulan donasi lebih tepat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat, sedangkan pemerintah perlu memaksimalkan perannya melalui kebijakan, anggaran, dan langkah penanganan yang terukur.
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada upaya mitigasi berskala luas agar penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada bantuan sukarela masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan tindakan nyata dan koordinasi yang kuat dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana.
Akbar juga menyoroti dampak kabut asap yang berpotensi meluas hingga ke negara tetangga.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena penanganan karhutla yang tidak optimal dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang lebih luas.
Ia berharap pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla secara berkelanjutan, sekaligus memastikan perlindungan bagi masyarakat selama kabut asap masih terjadi.
Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di setiap wilayah Kukar.
“Penanganan karhutla yang terjadi hari ini harus dilakukan secara masif dan serius. Terutama untuk PJJ, menurut saya perlu diperpanjang karena kondisi asap ini berbahaya bagi masyarakat, khususnya anak-anak didik kita yang beraktivitas di luar ruangan,” tutupnya. (ltf/fdl)
