Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Rabu, 7 Agustus 2024 - 20:35 WIB

Anggota DPRD Kutim Sebut Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat untuk Perlindungan Anak

Novel Tyty Paembonan - Anggota DPRD Kutai Timur

Novel Tyty Paembonan - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu kabupaten layak anak dan mendapatkan piagam penghargaan Kak Seto Award 2024, yang diberikan secara langsung oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi.

Meski menjadi salah satu kabupaten layak anak, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan masih ada problem yang membuat anak-anak terasa terganggu di Kutim. Bersamaan dengan itu, ia mend sak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menelusuri permasalahan tersebut.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kutim Novel Tyty Paembonan mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman serta hak-hak anak. Mengingat Kabupaten layak anak ini merupakan tanggungjawab bersama. Bukan hanya pemerintah namun masyarakat juga harus ikut serta dalam pertumbuhan anak.

Baca Juga :  Anggota DPRD Tegaskan Pentingnya Pembentukan Desa Baru di Kutim untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

“Bagaimanapun anak ini adalah harapan keluarga dan kebangsaan masa depan bangsa. Jadi pemerintah punya kewajiban memberikan hak-hak anaknya,” ungkapnya, saat ditemui awak media, di Kantor DPRD Kutim (06/08/2024).

Legislatif dari Partai Gerindra itu mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Menurutnya pemerintah harus tegas menelusuri permasalahan tersebut. Sehingga pertumbuhan mereka

“Yang jelas pemerintah harus tegas mendalami permasalahan ini, agar anak-anak kita merasa nyaman, yang pertama diusia sekolah mereka harus sekolah dengan rasa yang aman,” tegasnya.

Baca Juga :  Inovasi Manfaatkan Sampah Jadi Produk Bernilai, Tiga Bank Sampah Telah Terbentuk di Kelurahan Maluhu

Selain itu, ia juga prihatin terhadap anak-anak yang kurang mampu dari sektor perekonomian. Menurutnya hak anak yang masih diusia sekolah namun sudah mangkal di pinggir jalan demi mencari uang, ia meminta kepada pemerintah memiliki program yang jelas untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

“Meskipun ada bantuan dari pihak lain terkait bantuan untuk anak kurang mampu, saya kira kita tidak bisa tutup mata untuk membantu. Mungkin sekarang masih banyak anak di jam sekolah mereka sudah di pinggir jalan demi uang, saya kira pemerintah harus cari jalan permasalah ini,” jelasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Perbaikan Akses Penghubung Rapak Lambur-Senoni Jadi Prioritas Pemerintah

Advertorial

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim Bahas Evaluasi Keuangan dan Tuntutan Transparansi

Advertorial

Bupati Kukar Harapkan Produktifitas Petani, Dukungan Terus Dilakukan Pemerintah

Pemerintah

BKL Karunia Kelurahan Loa Ipuh Raih Juara Dua Lomba BKL Percontohan Tingkat Provinsi

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Sebut Potensi Pariwisata Perlu Pengembangan Fasilitas untuk Tingkatkan Daya Tarik

Advertorial

Pemkab Kukar Melakukan Rapat Koordinasi Bersama BPKP

Pemerintah

KLHK Bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia Tanam Mangrove di Kaltim

Advertorial

Seleksi PPPK Dilaksanakan Bulan Juni, Sekda Kukar Ingin Pengangkatan Dilakukan Sesuai Ketentuan Undang-undang