Home / Advertorial / Ekonomi / Pemerintah / Politik

Selasa, 24 Oktober 2023 - 23:56 WIB

Anggota DPRD Kutim Soroti Restoran yang Tidak Membayar Pajak Sewajarnya

Faizal Rachman - Anggota DPRD Kutim

Faizal Rachman - Anggota DPRD Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, soroti restoran atau warung makan yang tidak membayar pajak dengan sewajarnya.

Dalam penyampaiannya, Faizal Rachman  meminta agar rekan-rekan media mengeskpos warung-warung yang tidak taat pajak, agar dapat memberikan keleluasaan Usahak Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bergerak.

“Ada beberapa restoran yang ramai tetapi pada restorannya hanya bayar sekitar 500.000 per bulan,” ungkap Faizal Rachman saat ditemui awak Media di kantor DPRD Kutim, pada Senin (23/10/2023).

Anggota fraksi PDI-P dalam dewan itu menyampaikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (BPKP) sudah mulai bergerak mengaudit sejumlah restoran di Kutim.

Baca Juga :  Bupati Sebut Pesta Adat Erau Bukti Kekayaan dan Keragaman Budaya Masyarakat Kukar

“Tetapi justru seperti Kentucky Fried Chicken (KFF) dan Pizza itu semuanya taat pajak,” bebernya.

Ia mengatakan, dalam hitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setoran masih kurang sebanyak 200 juta, akan tetapi mereka menolak untuk membayar.

“Misalkan kita pergi makan di restoran yang bakar-bakar, itu kan satu pengunjung kadang-kadang kita itu bayar 500 ribu. 500 kalau pajaknya 10% paling itu sudah rp50.000. 10 pengunjung sudah 500.000 kan tidak masuk akal kalau dia bayarnya sebulan itu 500 ribu,” ujarnya.

Anggota dewan yang tergabung dalam komisi B itu menyampaikan, sebetulnya pemerintah daerah sudah memberikan keleluasaan kepada wajib pajak karena itu sistemnya merekam yaitu merekam sendiri, merekap sendiri dan langsung membayar

Baca Juga :  Tingkatkan Jangkauan Pasar, Rumah Cokelat Lung Anai Binaan PT MHU Raih Sertifikasi Halal

“Kalau misalkan ada kecurigaan Bapenda bisa melakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Ia berharap agar Perda segera disahkan, karena jika tidak disahkan akan berpotensi tidak boleh melakukan penarikan karena undang-undangnya sudah dapat ganti.

“Perda yang lama kita itu kan merujuk undang-undang yang dicabut, kalau perdanya tidak segera diganti maka kita tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan. Kalau kita melakukan penarikan tanpa perdanya dirubah. Justru berpotensi ada kesalahan di situ, karena kita masih menggunakan Perda yang lama dan menggunakan undang-undang yang baru,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Desa Purwajaya Utamakan Peningkatan Infrastruktur Sesuai yang Tercantum Dalam RPJMD

Advertorial

Terhambatnya Program Sapras di Sejumlah Sekolah di Kutim Dapat Sorotan Anggota DPRD

Advertorial

Wabup Kutim Intruksikan Pimpinan OPD Wajib Hadir Berikan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Podcast Garapan Diskominfo Staper

Advertorial

Kepala Desa Purwajaya Resmi Dilantik, Bupati Kukar Berpesan Agar Menjalankan Amanah dengan Baik

Advertorial

Pemkab Kukar Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2023 kapada BPK RI

Pemerintah

Ridha Darmawan Beri Reward Bagi Staf Sekretariat DPRD Kukar

Advertorial

Aspek Seni dan Budaya Juga Menjadi Fokus Pembangunan di Kukar

Advertorial

Bupati Kukar Melakukan Safari Subuh di Masjid Al Fajar Kelurahan Maluhu