Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Senin, 20 Mei 2024 - 13:13 WIB

Anggota DPRD Tanggapi Rencana Pemerintah Tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana di 12 Perumahan di Kutim

Jimmi - Angota DPRD Kutai Timur

Jimmi - Angota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menyampaikan tanggapannya mengenai kondisi sarana dan prasarana di 12 perumahan di Kutim. Hal ini disampaikan saat ditemui oleh rekan media di halaman kantor DPRD Kutim belum lama ini.

Jimmi, yang menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus), menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan sarana dan prasarana dari perusahaan.

“Kebetulan saya ketua pansusnya. Jadi, ketika perusahaan itu menyerahkan wilayah sarana dan prasarananya, pemerintah sudah bisa mengambil alih itu,” ujar Jimmi.

Ia menambahkan bahwa perumahan yang dibangun dalam program pemerintah, seperti Perumahan Jokowi, belum mencakup infrastruktur secara menyeluruh.

“Infrastruktur dalam kontrak mereka dengan pemerintah tidak sampai pada tahap yang optimal, jadi yang penting layak jalan dan layak pakai,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Usulkan Tiga Lokasi Sekolah Rakyat di Desa Jonggon dan Tanjung Limau

Namun, Jimmi menegaskan bahwa masyarakat menginginkan lebih dari sekadar layak pakai.

“Masyarakat mau yang nyaman, jadi ada semenisasi dan pembangunan masjid dan sebagainya,” tambahnya.

Menurutnya, selama perusahaan sudah menyerahkan lahannya kepada pemerintah, pemerintah dapat memasukkan proyek tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sepanjang mereka sudah memberikan lahan-lahannya kepada pemerintah, jadi itu semua sudah bisa memasukkan APBD,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah bisa memasukkan APBD terkait pengerjaan sarana dan prasarana perumahan di Kutim pada penganggaran perubahan.

“Untuk di penganggaran perubahan, pemerintah sudah bisa memasukkan APBD terkait pengerjaan sarana dan prasarana perumahan di Kutim,” ujarnya.

Jimmi juga berharap agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk memaksimalkan setiap perumahan.

“Di perumahan ini kita berharap sudah ada kesempatan untuk memaksimalkan setiap perumahan, cuma dengan syarat perumahan harus menyerahkan kepada pemerintah,” tuturnya.

Baca Juga :  Audiensi dengan BEM Unikarta, Bupati Pastikan Tambahan Anggaran Beasiswa Kukar Idaman 16 Miliar di APBD Perubahan

Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 12 perumahan di Kutim yang berada dalam pengawasan ini.

“Ada banyak perumahan di Kutim, sekitar 12 perumahan,” kata Jimmi.

Setelah dilakukan penyerahan lahan kepada pemerintah, maka bisa dilakukan berbagai peningkatan fasilitas.

“Setelah dilakukan penyerahan kepada pemerintah, maka sudah bisa dilakukan semenisasi dan pembuatan atau perbaikan drainase,” tutup Jimmi.

Pihaknya berharap, dengan adanya langkah dari pemerintah dapat memberi kenamanan bagi masyarakat yang bermukim dilokasi tersebut..

“Dengan adanya langkah ini, kami berharap kualitas hidup masyarakat di perumahan Kutai Timur dapat meningkat, dan perumahan yang ada bisa memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi penghuninya,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Kukar Dorong Pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Optimalisasi Listrik Desa

Pemerintah

Temu Karya Karang Taruna Kaltim Jadi Ajang Konsolidasi Pemuda Hingga ke Tingkat Akar Rumput

Advertorial

Desa Kota Bangun III Manfaatkan Kolam Bekas Tambang Menjadi Objek wisata yang Ramai Pengunjung

Advertorial

APBD Perubahan Kukar Tahun 2023 Disepakati 11,8 Triliun

Bisnis

PT MHU-MMSGI Turut Berkontribusi Dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kukar

Advertorial

Sekda Membuka Sosialisasi Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Kukar

Advertorial

Sekda Kukar Menerima Kunjungan Delegasi Perdagangan dan Bisnis dari Brunei dan China

Advertorial

MTQ ke-45 Tingkat Kabupaten Kukar Resmi Dibuka, Ratusan Kafilah dari 20 Kecamatan Ikuti 19 Cabang yang Dilombakan