KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ancaman disinformasi, hoaks, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kontestasi politik diprediksi menjadi tantangan besar pada Pemilu 2029.
Menyadari hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) membangun sinergi dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kukar untuk memperkuat literasi informasi sekaligus menjaga kualitas demokrasi di tengah masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan yang digelar di Sekretariat SMSI Kukar, Jalan Danau Jempang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, pada Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan pengawasan pemilu bersama masyarakat sipil dan pemangku kepentingan guna mewujudkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil pada 2029.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, mengatakan konsolidasi di luar tahapan pemilu dilakukan dengan mengunjungi berbagai mitra strategis, mulai dari parlemen, partai politik, hingga insan media. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menjaga ruang informasi publik tetap sehat menjelang tahun-tahun politik.
“Kunjungan kami ini juga bagian dari kegiatan non tahapan, dengan mengunjungi berbagai rekan termasuk media. Kemarin kami sudah mengunjungi teman-teman parlemen, sekarang masih berlangsung ke partai politik yang terdaftar di KPU. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis mulai menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut, mulai dari sistem pemilu, ambang batas parlemen, politik uang, hingga dinamika penyelenggaraan pemilu di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, berbagai isu itu berpotensi memicu munculnya informasi yang menyesatkan apabila tidak dikelola secara baik.
Teguh menilai tahun 2027 akan menjadi awal meningkatnya dinamika politik nasional yang juga akan berdampak ke daerah. Di Kukar sendiri, persoalan IKN diperkirakan menjadi salah satu isu paling sensitif karena menyangkut perubahan daerah pemilihan (dapil) akibat lima kecamatan masuk dalam kawasan IKN.
“Di 2027 situasi akan memanas dan kami sebagai kelembagaan harus sama-sama mengawasinya. Akan ada isu politik uang, isu IKN, hingga perubahan dapil. Karena itu kami berharap bisa berkolaborasi dengan SMSI untuk memitigasi hoaks dan diseminasi informasi yang berkembang,” katanya.
Anggota Bawaslu Kukar sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Fahrisal, menegaskan pengawasan terhadap demokrasi tidak dapat dilakukan Bawaslu seorang diri. Peran media dinilai menjadi kunci dalam menangkal penyebaran informasi palsu maupun isu bernuansa SARA.
“Isu seperti money politic, SARA, dan disinformasi tidak dapat ditangkal Bawaslu seorang diri. Kami perlu peran kawan-kawan media untuk ikut mengawalnya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi SDMO, Sri Muliati Ningsih, mengapresiasi kontribusi media selama penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan penyelenggara pemilu, tetapi juga media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Keberhasilan pemilukada juga tak lepas dari keberhasilan teman-teman media. Kami mengawal proses demokrasinya, teman-teman mengawal proses pewartaan. Atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras teman-teman media,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Munir Anshory, berharap kerja sama dengan media tidak berhenti pada momentum pemilu saja. Menurutnya, Bawaslu ingin membangun kolaborasi jangka panjang, termasuk peningkatan kapasitas menghadapi tantangan kampanye berbasis AI.
“Kami juga perlu bantuan untuk peningkatan kapasitas dari sisi jurnalistik. Mengapa penting? Karena kita akan dihadapkan dengan metode kampanye AI. Ini perlu kita persiapkan bersama sebelum aturan kampanye diterbitkan pada 2028 nanti,” jelasnya.
Ketua SMSI Kukar, Angga Triandi, menyambut baik inisiatif Bawaslu tersebut. Ia menyebut SMSI Kukar saat ini menaungi 35 perusahaan media siber yang siap menjadi mitra dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menangkal penyebaran hoaks di ruang publik.
“Kami berharap bisa terus bersinergi memberi informasi yang akurat, menangkal hoaks, sekaligus memperkuat komunikasi melalui berbagai saluran bersama Bawaslu,” tuturnya.
Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan SMSI Kukar berharap masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang menjelang Pemilu 2029. Sinergi tersebut juga diharapkan menjadi langkah awal memperkuat ketahanan demokrasi daerah di tengah derasnya arus disinformasi dan perkembangan teknologi digital. (adm/fdl)
