KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan DPRD Kukar, sepakat mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2023 sebesar Rp7,2 triliun. Pengesahan ini naik sekitar Rp700 miliar dari APBD Kukar 2022 lalu.
Pengesahan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna, pada Jumat (28/10/2022) malam. Dilakukan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Bersama Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi dan Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono.
“APBD Kukar tahun 2023 memang mengalami peningkatan yang signifikan, tapi bisa dipastikan bahwa itu tidak keluar dari mandatory spending yang sudah kami siapkan,” kata Rendi Solihin.
Dengan pengesahan yang terbilang cepat ini, Rendi memastikan akan memerintahkan secara khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Agar betul-betul mengkaji secara detail, untuk proyek-proyek pembangunan di tahun 2023.
Terutama untuk proyek-proyek bernilai besar, jangan sampai terjadi permasalahan administrasi, sehingga terkendala dalam proses lelangnya.
“Kami targetkan bulan Januari seharusnya sudah bisa mulai dikerjakan kegiatan-kegiatan besar,” lanjutnya.
Memang ada beberapa kegiatan besar, yang akan dikerjakan oleh Pemkab Kukar. Diantaranya rencana relokasi dan revitalisasi eks Pasar Tangga Arung, yang akan disulap menjadi pasar semi modern. Selain itu, proyek pembangunan rumah sakit di Kecamatan Muara Badak. Termasuk pengerjaan infrastruktur di Jalan Poros Desa Kahala, Kecamatan Kenohan.
“Itu menjadi PR kita ditahun 2023 yang betul-betul pengerjaannya harus on time,” jelas Rendi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bisa tancap gas sejak awal tahun, sehingga akhir tahun, serapan kegiatan APBD bisa maksimal.
Apalagi tahun 2023, banyak pengerjaan fisik yang dicanangkan oleh Pemkab Kukar. Diantaranya revitalisasi eks Pasar Tangga Arung, rumah sakit di Kecamatan Muara Badak dan Jalan Poros Desa Kahala, Kecamatan Kenohan. Karena memerlukan waktu yang panjang untuk proses penyelesaiannya.
“Harapan kita dengan proses ini cepat, pelaksanaan APBD 2023 juga bisa dimaksimalkan,” tutupnya. (adv)
