Home / Pemerintah

Rabu, 23 Februari 2022 - 18:43 WIB

Bappenas Sebut Bukit Soeharto Masuk Wilayah IKN

JAKARTA, eksposisi.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa Bukit Soeharto di Kalimantan Timur akan masuk wilayah ibu kota baru (IKN). Hal ini dilakukan guna menjaga dan merawat hutan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pusat pemerintahan.

“Bukit Soeharto awalnya gak masuk (wilayah IKN) waktu itu, karena kita pikir itu hutan kan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata, Rabu (23/2/2022).

Awalnya Bappenas tidak memasukkan kawasan Bukit Soeharto sebagai bagian dari ibu kota baru karena mengira wilayah dengan luas 64 ribu hektare tersebut hanyalah hutan biasa.

Baca Juga :  Capai 85 Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan, MHU Sabet Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan

Namun setelah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, maka Bukit Soeharto diputuskan masuk ke dalam bagian IKN.

“Kami diskusikan dengan ahli lingkungan dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebaiknya daerah yang dilindungi dimasukin saja agar lebih mudah menjaganya kalau ada di bawah wilayah Ibu Kota Negara,” jelasnya.

Lebih lanjut Rudy mengatakan Bukit Soeharto memiliki wilayah pertambangan hingga kelapa sawit yang harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan.

Baca Juga :  Dipimpin Edi Damansyah, Kemiskinan Kukar Dibawah Angka Nasional

“Karena sekarang ini dalam Bukit Soeharto ada tambang juga, ada kelapa sawit, nah ini semua akan dikembalikan. Dari 40 persen, akan dikembalikan ke 75 persen,” katanya.

Tak hanya Bukit Soeharto, setengah dari kawasan IKN juga akan digunakan sebagai kawasan terbuka hijau, termasuk di dalamnya bangunan-bangunan pemerintahan akan dipadukan dengan area terbuka hijau.

“Di kawasan IKN 50 persen harus sebagai kawasan terbuka hijau, bahkan di bawah Istana pun tetap saja ada ruang terbuka hijau,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Bupati Harap Jembatan Long Penjalin Bisa Digunakan Sebelum Akhir Tahun

Pemerintah

Bupati Kukar Ingin Kawasan Pertanian Menggunakan Konsep Mekanisasi Penuh

Pemerintah

Sukseskan Program K3F, Dispar Kukar Targetkan 20 Event Dalam Setahun

Pemerintah

Bupati Kukar Resmikan UPTD Puskesmas Loa Duri

Pemerintah

Dengarkan Persoalan Langsung dari Masyarakat, Ketua DPRD Kukar Lakukan Reses di Loa Ipuh Darat

Pemerintah

Kukuhkan Kepala Adat di Tabang,Bupati Kukar Dukung Kelestarian Adat dan Budaya

Pemerintah

Bawaslu dan Diskominfo Kukar Gelar Rakor Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024

Pemerintah

Bupati Kukar Protes BRI Tenggarong Terkait Bansos yang Belum Tersalurkan