KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan kanal khusus untuk menampung aspirasi warga secara lebih terstruktur dan terbuka.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah(OPD) sedang membahas upaya mengkanalisasi kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, hingga aduan kepada pemerintah daerah.
“Kami melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk mengkanalisasi secara spesifik kebutuhan warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, baik dalam bentuk kritik, saran, maupun aduan,” ujar Aulia Rahaman Basri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari penguatan visi besar pembangunan daerah, yakni “Kukar Idaman Terbaik”. Visi tersebut, kata dia, tidak boleh bersifat statis, melainkan harus berkembang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat.
“Nah kita berharap ini tidak statis, akan tetapi dinamis, dialogis, dan mampu membuka ruang-ruang dialog dengan warga masyarakat,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kukar berencana membangun sebuah portal digital yang akan menjadi wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah. Portal ini nantinya memungkinkan warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Melalui portal ini, masyarakat dapat mengadukan berbagai hal terkait pelayanan publik, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Dengan demikian, proses pembangunan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah daerah juga telah menyusun target waktu pelaksanaan pengembangan portal tersebut. Dalam waktu dekat, OPD terkait diminta segera menyiapkan versi awal sistem untuk ditinjau.
“Dalam waktu dua minggu ke depan, OPD terkait akan mendemonstrasikan sistemnya kepada kami, kemudian akan kita sempurnakan,” katanya.
Ia menargetkan portal tersebut sudah dapat digunakan secara penuh dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Ia berharap kehadiran platform ini mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Harapan kita tidak lebih dari satu bulan portal ini bisa berfungsi untuk digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan aduan, saran, kritik, bahkan pendapat mereka,” tutupnya. (ltf/fdl)
