Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Senin, 8 Mei 2023 - 17:39 WIB

Terkait 21 IUP Palsu, Pansus IP DPRD Kaltim Mengeluarkan Sejumlah Rekomendasi kepada Polda Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan palsu kepada Polda Kaltim, seiring dengan berakhirnya masa kerja Pansus.

“Saat ini masa kerja Pansus Investigasi Pertambangan resmi berakhir, dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya untuk ditindaklanjuti oleh Polda Kaltim,” ujar Wakil Ketua Pansus IP DPRD Kaltim M. Udin.

Ia menjelaskan, beberapa rekomendasi tersebut, antara lain mendorong kepada pihak Polda Kalimantan Timur untuk menuntaskan kasus 21 IUP palsu secara transparan, sehingga masyarakat memahaminya secara lebih jelas.

Kemudian, DPRD Kaltim mendorong pihak Polda Kaltim untuk mengumumkan kepada publik tersangka utama terhadap persoalan  pemalsuan surat pengantar 21 IUP yang ditujukan ke Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga :  Sekda Kukar Hadiri Penutupan Karya Bhakti dan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023

“Rekomendasi berikutnya, meminta kepada pihak Polda Kaltim untuk selalu berkordinasi kepada DPRD Kalimantan Timur terkait proses perkembangan perizinan persoalan pemalsuan 21 IUP,” ujarnya.

Ia meminta kepada Pimpinan DPRD Kaltim untuk menunjuk Komisi I  yang membidangi masalah perizinan dan hukum, untuk mengawal proses penyidikan 21 IUP Palsu yang dilakukan oleh Polda Kaltim.

Ia juga menyampaikan rekomendasi Pansus IP, agar Pimpinan DPRD Kaltim berkoordinasi kepada gubernur supaya  menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperbaiki sistem administrasi surat menyurat di  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar tidak terjadi kesalahan seperti kasus penerbitan surat pengantar perihal penerbitan izin 21 IUP palsu.

Baca Juga :  Dekranasda Kukar Ikuti Pameran Peringatan HUT ke-44 Dekranasda Nasional di Kota Solo

Menurutnya, pihaknya juga mendorong Dinas ESDM untuk selalu berkordinasi dengan  Kementerian ESDM perihal Surat pengantar yang di dalamnya  terdapat 21 IUP yang ingin melanjutkan proses penebitan Minerba Online Data Indonesia (MODI) dan Minerba Online Map Indonesia (MOMI)  di Kementerian ESDM agar tidak menerbitkan izin 21 IUP tersebut.

“kami juga meminta kepada Kementerian ESDM, Inspektur Pertambangan dan  Dinas ESDM untuk melakukan pengawasan kepada 21 IUP palsu  tersebut, agar tidak beroperasi sebelum izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Tekankan Pentingnya Komunikasi Legislatif Bersama Mitra Kerja

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Sebut Perda Penanganan HIV dan Aids Genting Untuk Dirampungkan

Advertorial

Bakal Ganggu Kesiapan Atlet, PGSI Kukar Berharap Porprov Sesuai Jadwal

Advertorial

Meriahkan Hari Bakti ke-78 PU, Dinas PU Kukar Menggelar Bazar UMKM

Advertorial

Fraksi Demokrat DPRD Kutim Dorong Program yang Menjadi Kebutuhan Masyarakat Melalui APBD 2024

Advertorial

Bupati Ardiansyah Sulaiman Lepas Pawai Kirab Budaya Peringatan HUT ke-24 Kutim

Advertorial

Seleksi PPPK Dilaksanakan Bulan Juni, Sekda Kukar Ingin Pengangkatan Dilakukan Sesuai Ketentuan Undang-undang

Advertorial

Bupati Kutim Melakukan Pengecoran Perdana Jalan Penghubung Desa di Kecamatan Kongbeng