Home / Advertorial / Pemerintah

Kamis, 27 April 2023 - 15:26 WIB

Bupati Edi Damansyah Intruksikan OPD Maksimalkan Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Edi damansyah - Bupati Kukar

Edi damansyah - Bupati Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com –Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyampaikan hasil evaluasi terkait proses perencanaan dan penganggaran terhadap sektor unggulan di Kutai Kartanegara (Kukar), yaitu pertanian, ketahanan pangan, pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

BPKP perwakilan Kaltim menganggap pemerintah daerah belum mencapai sasaran pembangunan. Pemkab Kukar juga dinilai masih kurang fokus, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Bupati Kukar, Edi Damasnyah langsung mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun 2023.

“Setelah review BPKP, semua OPD harus melakukan perubahan terhadap rencana kerja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan di tahun 2023. Minggu depan akan kita evaluasi,” ujar Bupati Kukar, Edi Damasnyah.

Baca Juga :  Dinas PU Kukar Akan Melakukan Pemutakhiran SK Ruas Jalan

Secara spesifik, disebutkan oleh Edi, OPD yang harus memaksimalkan penyerapan anggaran dengan baik, yakni Dinas Perikanan dan Peternakan (Distanak), Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektornya.

“Fokusnya pertanian, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan progam sosial kesejahteraan,” ungkap Edi.

Ia menyebutkan, Berbicara soal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), tentu saja dokumen-dokumennya harus terintegrasi. RKA yang ada pun dinilai sudah terintegrasi dengan baik dengan OPD terkait. Namun, dari hasil evaluasi BPKP masih ada yang belum terintegrasi dengan baik.

Baca Juga :  Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Saat kemarau, Anggota DPRD Kaltim Dorong Pemda Gelar Operasi Pasar Murah

Dicontohkan oleh Edi, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Distanak. Masih ada beberapa infrastruktur pertanian yang dibutuhkan oleh Distanak, namun belum sepenuhnya bisa di dukung oleh Dinas PU.

“Kita akan upayakan semaksimal mungkin di tahun 2023. Yang tidak berkesesuaian dengan hasil BPKP akan kita ubah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Semua anggaran harus terserap, kalau tidak terserap artinya kepala dinasnya bermasalah,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Soroti Permasalahan Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan PPDB

Pemerintah

Dewan Masjid Memiliki Website dengan Fitur Pemetaan Kemiskinan Wilayah

Advertorial

Komisi III DPRD Kukar Dukung Pembangunan Masjid SMAN 2 Tenggarong

Advertorial

Borneo FC Berencana Jadikan Stadion Aji Imbut Sebagai Markas, Dispora Kukar Akan Melakukan Perbaikan Fasilitas

Advertorial

Safari Ramadan di Kota Bangun, Wabup Kukar Didoakan Habib Abdurrahman Borsama Ribuan Jemaah

Hukum - Kriminal

Kejari Kukar Melakukan Komitmen Bersama Wujudkan WBK dan WBBM

Advertorial

Videotron Pendopo Bupati Kukar Kembali Tayangkan Nobar Semifinal Piala Asia U23 2024

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Prihatin Progres Perbaikan Jalan Kawasan Rantau Pulung Masih Kecil