KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri melaksanakan pertemuan dengan para Ketua dan Pengurus RT se-Kecamatan Kenohan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Kahala, pada Sabtu (11/10/2025).
Pertemuan tersebut juga dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Kenohan, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pertemuan bersama para Ketua RT dan kepala desa ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis RT, termasuk penggunaan bantuan keuangan yang selama ini telah diberikan sebesar Rp50 juta per RT.
“Kita ingin melihat sejauh mana program pembangunan berbasis RT ini berjalan, apa yang menjadi kendala di lapangan, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Aulia Rahman Basri.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten akan menaikkan besaran bantuan keuangan bagi setiap RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.
“Insya Allah bantuan keuangan RT akan kita naikkan menjadi Rp150 juta. Kenaikan ini kita harapkan bisa meningkatkan kinerja RT dalam melayani masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa bersama kenaikan bantuan keuangan tersebut, pihaknya akan menyesuaikan peningkatan honor atau gaji Ketua RT dan pengurus RT sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“RT adalah ujung tombak pelayanan dan pelaksana pembangunan di lingkungan masyarakat. Maka wajar jika kesejahteraan mereka juga kita perhatikan,” katanya.
Ia berharap peningkatan bantuan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, RT, dan Pemkab Kukar dalam membangun daerah.
Selain pemaparan program, kegiatan juga diisi dengan sesi dialog terbuka dengan para Ketua RT dan kepala desa. Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai usulan, masukan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.
“Kita ingin semua aspirasi masyarakat tersampaikan langsung. Dari forum seperti inilah pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dan berpihak pada kebutuhan warga,” pungkasnya. (adv/prokom/kukar)
