Home / Advertorial / Pemerintah

Kamis, 19 Oktober 2023 - 11:17 WIB

6 Ribu Jiwa di Kukar Tercatat Sebagai Warga Miskin, Dinsos Rutin Menyalurkan Bantuan Bagi Penerima Manfaat

Hamly - Kepala Dinsos Kukar

Hamly - Kepala Dinsos Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penanganan kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Salah satunya, melalui penyaluran bantuan sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kukar.

Kepala Dinsos Kukar, Hamly mengatakan dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinsos, ada sekitar 6 ribu jiwa tercatat sebagai warga tidak mampu di Kukar.

“Data dari pemerintah pusat, angka kemiskinan ekstrem di Kukar ada 11 ribu. Setelah kita verifikasi dan validasi di lapangan, sekitar 5 hingga 6 ribu jiwa secara detailnya,” kata Hamly.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kaltim Menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Polda Kaltim

Kreteria warga yang dianggap masuk dalam kemiskinan ekstrem diantaranya, warga yang tidak mempunyai kerjaan, memilliki penyakit kronis, disabilitas, rumah yang tidak layak huni hingga tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai.

Bahkan, setiap daerah diwajibkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut, hal itu sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menindaklanjutinya, pemerintah daerah tengah menyalurkan bantuan sembako seperti gula, beras, minyak goreng dan telur. Bantuan itu menyasar kepada keluarga penerima manfaat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Tanggapi Perda Tentang Peningkatan PAD

Pemkab Kukar juga berkomitemen dalam mengatasi kemiskinan di daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan anggaran Rp3 miliar yang digelontorkan selama setahun melalui Dinsos, menyasar kepada sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat.

Sedangkan untuk keluarga penerima manfaat lainnya akan diintervensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama dunia usaha atau perusahaan. Melalui kolaborasi yang dilakukan, diharapkan penanganan soal kemiskinan di Kukar bisa segera tuntas.

“Jadi bantuan itu diberikan setiap triwulan sekali atau 4 kali dalam setahun,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Bisnis

Ketua DPRD Kukar Soroti Kesejahteraan Pekerja Outsourcing

Pemerintah

Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Wadah Batuah, Rangkaian Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga

Advertorial

Disdamkarmatan Kukar Manfaatkan Drone Patroli Pengawasan Kebakaran

Advertorial

Permudah Proses Pendaftaran BPJS Kesehatan, Dinsos Kukar Terbitkan Juknis Baru

Pemerintah

Peringati Harkitnas ke-118, Pemkab Kukar Ajak Masyarakat Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara

Advertorial

Program 50 Juta per-RT Kembali Direalisasikan untuk Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Tegaskan Kaltim Harus Bisa Swasembada Pangan

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Intruksikan OPD Maksimalkan Penyerapan Anggaran Tahun 2023