KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar saat agenda Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pendopo Odah Etam Tenggarong, pada Jumat (08/05/2026).
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya integritas, pengabdian, dan loyalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Aulia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh pejabat membulatkan niat untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati demi kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak menginginkan aparatur yang hanya mengejar fasilitas ataupun keuntungan pribadi dari sebuah jabatan.
“Bulatkan niat kita untuk sebuah proses yang kita sebut dengan pengabdian,” ujarnya.
Aulia juga memastikan bahwa seluruh promosi jabatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak disertai kepentingan tertentu. Ia menegaskan, satu-satunya hal yang diharapkan dari para pejabat adalah pengabdian dan kinerja nyata kepada masyarakat.
“Kami menjamin, naiknya jabatan bapak-ibu sekalian tidak ada satupun kompensasi yang kami harapkan selain pengabdian bapak-ibu sekalian kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan waktu pemerintahan yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Ia mengingatkan bahwa masa kerja kepala daerah tidak panjang, sehingga seluruh pejabat diminta bergerak cepat dan fokus menyelesaikan target pembangunan daerah.
Menurutnya, sisa masa pemerintahan yang ada harus dimanfaatkan untuk bekerja nyata dan memberikan hasil bagi masyarakat. Karena itu, ia tidak ingin ada pejabat yang justru menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan.
“Kalau bapak ibu sekalian tidak sanggup untuk jadi pejabat, silahkan lambaikan tangan, mengundurkan diri. Jangan menjadi beban untuk organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya dengan nada tegas.
Selain menyoroti soal kedisiplinan dan kinerja, Aulia juga mengingatkan perubahan pola pemerintahan saat ini.
Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dan terbuka dalam mengawasi kerja pemerintah, sehingga pejabat dituntut hadir sebagai pelayan masyarakat.
Ia meminta jajaran pemerintah, khususnya pejabat di tingkat kecamatan, untuk lebih sering turun langsung ke lapangan dan mendengar kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi warga harus menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan maupun penyesuaian program pembangunan daerah.
“Dokumen perencanaan pembangunan kita bukanlah kitab suci yang tidak bisa kita rubah ketika tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, dengarkan apa yang diinginkan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
