Home / Hukum - Kriminal / Pemerintah

Jumat, 22 Mei 2026 - 17:34 WIB

Kakanwil Ditjenpas Kaltim Apresiasi Dukungan Pemkab Kukar terhadap Pembinaan Lapas di Tenggarong

Endang Lintang Hardiman - Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltim (Latif/Eksposisi)

Endang Lintang Hardiman - Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltim (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Lapas Kelas IIA Tenggarong terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembinaan warga binaan.

Hal tersebut terlihat dalam agenda kunjungan dan silaturahmi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri pada rangkaian Syukuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, pada Jumat (22/5/2026).

Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur (Kaltim) , Endang Lintang Hardiman.

Ia menilai perhatian pemerintah daerah terhadap lembaga pemasyarakatan menjadi dukungan penting bagi proses pembinaan warga binaan.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah secara langsung ke lapas merupakan hal yang jarang terjadi. Karena itu, pihaknya menyampaikan terima kasih atas kepedulian Bupati Kukar yang ingin melihat langsung berbagai kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Tenggarong.

“Kami sangat berterima kasih dan apresiasi dengan kunjungan Bapak Bupati ini karena jarang-jarang pemerintah daerah biasanya datang ke lapas,” ujarnya.

Baca Juga :  MPP Kukar Rayakan HUT ke-3, Bupati Beri Apresiasi Karena Menjadi yang Terbaik di Kaltim

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai program pembinaan yang tengah dikembangkan oleh pihak lapas. Salah satunya pembangunan SAE atau Sarana Edukasi dan Asimilasi yang nantinya dimanfaatkan untuk warga binaan maupun masyarakat sekitar.

Program tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan desa binaan lapas. Kawasan itu nantinya diproyeksikan sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan dan aktivitas produktif yang melibatkan warga binaan bersama masyarakat sekitar.

“Nanti akan menjadi tempat kumpulnya warga-warga yang ada di desa binaan kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa mengatakan pihaknya tengah mengembangkan konsep “Kampung Pemasyarakatan” sebagai bentuk pembinaan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Melalui konsep tersebut, kawasan lapas nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas sosial dan ekonomi, termasuk pembangunan kafe yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Menjelaskan Pengaruh Perda Terhadap Kinerja OPD

“Pak Wayan selaku Kalapas berinisiatif untuk menjadikan ini kampung pemasyarakatan. Jadi semua nanti ada aktivitas di sini,” ujarnya.

Selain itu, pihak lapas juga akan memperkuat layanan komunikasi resmi bagi warga binaan melalui program wartel khusus lapas. Program ini bertujuan mempermudah akses komunikasi warga binaan dengan keluarga sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Wayan, penggunaan wartel resmi diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan telepon genggam ilegal di dalam lapas. Seluruh aktivitas komunikasi nantinya tetap berada dalam pengawasan melalui sistem rekaman dan CCTV.

“Karena di dalam regulasi, hak komunikasi warga binaan tidak dilarang. Yang dilarang itu handphonenya karena sering disalahgunakan,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Soroti Permasalahan dan Potensi Ekonomi di Sungai Karang Mumus

Advertorial

Bupati Kukar Meresmikan Sejumlah Infrastruktur di Kampus Unikarta Tenggarong

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Mengkritik Kinerja Sejumlah OPD di Lingkungan Pemkab

Pemerintah

Dukung Operasi Ketupat Mahakam 2026, Dishub Kukar Siapkan 30 Personel

Advertorial

Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kutim Tegaskan Pentingnya Pengarahan Terkait Program Pokir dan Usulan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Pemerintah Segera Atasi Masalah Sampah di Kecamatan Muara Wahau

Advertorial

DPRD Kukar Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap APBD 2026