KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari aktivitas sektor pertambangan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi data perpajakan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), guna memastikan aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kukar memberikan kontribusi pajak sesuai ketentuan.
Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kukar, di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri hadir sebagai keynote speaker sekaligus menyoroti potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang dinilai masih dapat dioptimalkan.
Aulia menjelaskan, terdapat sejumlah komponen pajak yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan. Ketiga komponen tersebut berkaitan erat dengan aktivitas operasional perusahaan pertambangan di wilayah Kukar.
Menurutnya, terdapat perbedaan penerimaan pajak yang cukup mencolok antara Kukar dan Kutai Timur, khususnya dari sektor PBBKB. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, penerimaan Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar baru berada di kisaran Rp500 miliar.
“Kalau kita melihat data dasarnya, royalti batu bara yang diterima Kutai Kartanegara lebih besar dibandingkan daerah lain. Artinya, produksinya juga lebih besar,” jelasnya.
Ia menilai, besarnya aktivitas produksi pertambangan di Kukar semestinya berbanding lurus dengan penerimaan pajak dari penggunaan bahan bakar kendaraan operasional. Sebab, semakin tinggi produksi batu bara, semakin besar pula kebutuhan alat berat dan bahan bakar untuk menunjang kegiatan perusahaan.
Melalui rekonsiliasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada potensi penerimaan pajak yang justru tercatat di daerah lain akibat perbedaan administrasi maupun lokasi pembayaran. Aulia pun optimistis, apabila pengelolaan dan pendataan dapat diperbaiki, penerimaan PBBKB di Kukar pada 2027 berpeluang menembus Rp800 miliar.
Dalam proses pemeriksaan, Tim Terpadu melibatkan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bapenda Kukar, Kejaksaan, serta Kepolisian. Sinergi lintas instansi ini diperlukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya.
Terkait perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, Aulia menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan yang terbukti tidak patuh dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan, dengan mekanisme penanganan yang disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim terpadu.
“Kami tidak ingin mengada-ada terkait aturan maupun kepatuhan mereka. Tetapi, ketika perusahaan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, sanksi sesuai ketentuan tentunya akan diberikan,” tegasnya.

Aulia menyebut persoalan yang ditemukan tidak selalu berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar pajak. Ada kemungkinan perusahaan telah melaksanakan pembayaran, tetapi lokasi penyetoran pajaknya belum sesuai dengan wilayah tempat aktivitas operasional berlangsung.
Salah satu contohnya dalam penghitungan PBBKB yang selama ini dapat menggunakan pendekatan domisili kendaraan maupun lokasi kendaraan beroperasi. Kendaraan perusahaan yang terdaftar di Samarinda atau Balikpapan, misalnya, bisa saja menjalankan aktivitas pertambangan di wilayah Kukar sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpajakan.
Aulia berharap, melalui pemeriksaan dan rekonsiliasi tersebut, mekanisme pemungutan pajak dapat semakin tepat sasaran. Dengan begitu, Kukar bisa memperoleh hak penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya, sekaligus memperkuat kapasitas pendapatan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kita, pembayaran PBBKB itu berada di Kutai Kartanegara ketika kendaraan tersebut memang beroperasi di wilayah Kukar, bukan semata-mata mengikuti tempat nomor kendaraan berada. Karena kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasional, bukan pada saat diam,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)










