KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun 2026, di Ruang Rapat Serbaguna Bappeda Kukar, pada Selasa (22/4/2025).
Musrenbang RKPD tahun 2026 ini mengusung tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrstruktur Pembangunan yang Lebih Berkelanjutan”.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta forum serta menekankan pentingnya konsistensi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Forum Musrenbang ini adalah bagian dari sistem perencanaan nasional yang dimulai dari tingkat kecamatan, dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Jika kita konsisten terhadap sistem ini, sinergisitas pembangunan dapat kita wujudkan bersama,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar peserta yang hadir dalam forum ini telah mengikuti proses di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menetapkan prioritas pembangunan menjadi sangat penting, khususnya bagi jajaran Pemkab Kukar.
Dalam forum tersebut, tercatat sekitar 6.000 usulan yang telah disampaikan pada musyawarah tingkat kecamatan.
Selain itu, terdapat 6.773 pokok-pokok pikiran dari DPRD yang turut menjadi bahan pertimbangan. Bupati mengingatkan bahwa waktu forum Musrenbang sangat terbatas, sehingga substansi usulan sering kali tidak tergali secara maksimal.
“Dengan jumlah usulan yang besar ini, forum Musrenbang kabupaten berperan sebagai filter akhir. Maka dari itu, proses di tingkat kecamatan harus mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dengan baik,” lanjutnya.
Terkait dengan kekuatan fiskal, ia menyampaikan bahwa terdapat selisih antara rencana anggaran yang telah tersusun sebesar Rp7,6 triliun dengan jumlah yang telah ter-input sebesar Rp12,2 triliun, atau selisih sekitar Rp4 triliun. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun asumsi pendapatan.
Ia juga mengapresiasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, sebagai hasil dari peningkatan kinerja optimalisasi pajak daerah.
“Harapan saya, program-program harus ditajamkan, dipilah secara cermat antara keinginan dan kebutuhan. Tahun 2026 adalah akhir dari RPJMD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, sehingga penetapan skala prioritas menjadi sangat penting dan mendesak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan adalah proses berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara fokus, bertahap, dan konsisten. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pembangunan daerah harus berada pada koridor perencanaan yang baik dan benar.
“Forum Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan yang partisipatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses hari ini sangat penting untuk memastikan program yang direncanakan telah terkomunikasi dengan baik dan menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam finalisasi RKPD tahun 2026,” tambahnya.
Menanggapi kritikan bahwa Musrenbang hanya sebatas seremoni, ia menyatakan bahwa forum ini harus terus dievaluasi agar benar-benar mewakili suara masyarakat dan stakeholder secara menyeluruh. Ia juga kembali menekankan pentingnya membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
“Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini? Apa yang dibutuhkan oleh daerah Kutai Kartanegara? Konsistensi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rencana kerja dan APBD sangatlah penting untuk menjawab pertanyaan ini,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
