KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Sejumlah pejabat administrator (eselon III) dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dilantik Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di lokasi peresmian Jembatan Kedaton Agung, pada Selasa (23/12/2025).
Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin serta unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Kukar.
Pelantikan ini menjadi rotasi perdana yang dilakukan pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sejak resmi dilantik pada 23 Juni 2025 lalu. Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkab Kukar.
Aulia Rahman Basri menjelaskan, rotasi jabatan baru dapat dilakukan setelah enam bulan masa jabatan kepala daerah berjalan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Hari ini tepat enam bulan kami menjabat. Sesuai aturan, baru hari ini kami diperbolehkan melakukan proses rotasi jabatan,” ujar Aulia.
Ia menegaskan, rotasi dan pelantikan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi pemerintahan, sebagai upaya penyegaran sekaligus peningkatan kinerja aparatur sipil negara.
“Pelantikan ini merupakan keniscayaan dalam organisasi agar semangat kerja dan kinerja pemerintahan semakin baik,” tegasnya.
Sejumlah pejabat yang dilantik yakni, Abdul Karim sebagai Camat Kota Bangun, Suhartono sebagai Camat Kembang Janggut, M. Fauzan sebagai Direktur RSUD Aji Muhammad Idris, serta Suriami sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Aji Muhammad Idris.
Menurut Aulia, pelantikan pejabat administrator dan pengawas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program prioritas dan janji politik dapat diimplementasikan secara optimal melalui OPD.
“Ini adalah langkah awal untuk memastikan seluruh janji politik kami bersama Wakil Bupati Rendi Solihin dapat dijalankan dengan baik oleh OPD,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Kukar akan terus melakukan pemetaan potensi aparatur guna mendukung percepatan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kami akan melanjutkan pelantikan berikutnya agar roda pemerintahan bisa bergerak lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran,” katanya.
Terkait pengisian jabatan kepala OPD, Aulia menyebut proses tersebut direncanakan berlangsung pada awal Januari 2026 melalui mekanisme seleksi terbuka.
“Setelah reposisi dan penyegaran ini, kami akan melanjutkan seleksi terbuka untuk seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama, agar potensi terbaik aparatur dapat ditempatkan sesuai prinsip meritokrasi,” pungkasnya. (ltf/fdl)
