KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyoroti pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengaku telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk membahas kendala operasional yang berdampak pada ketersediaan listrik bagi masyarakat.
Aulia mengatakan, meskipun PLN merupakan mitra pemerintah daerah dan operasionalnya tidak berada di bawah kewenangan langsung Pemkab Kukar, pemerintah daerah tetap berkepentingan memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan listrik yang memadai.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan PLN telah dilakukan untuk mengetahui kendala yang menyebabkan pemadaman. Pemkab Kukar berharap persoalan tersebut dapat ditangani sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak gangguan pasokan listrik.
Ia menegaskan, persoalan kelistrikan di Kukar perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila kebutuhan daya belum mampu dipenuhi secara optimal. Karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di wilayah Kukar.
“Kita juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat kita, maka kami dari pemerintah daerah juga sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait dengan kendala-kendala yang mereka alami terkait dengan proses pemadaman ini sendiri,” ujar Aulia Rahman Basri pada Selasa (27/10/2026).
Salah satu upaya yang didorong Pemkab Kukar adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di wilayah Kukar. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik daerah.
Aulia menilai, keberadaan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya batu bara di daerah penghasil dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan energi. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kukar perlu diiringi dengan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat setempat, termasuk akses terhadap listrik yang memadai.
Ia juga mengungkapkan, saat menyampaikan usulan tersebut kepada pihak Kementerian ESDM bidang kelistrikan, Pemkab Kukar menyoroti kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah penghasil batu bara, tetapi masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
“Kami mendorong kemarin sampai sudah ke Kementerian ESDM untuk dibangun PLTU Mulut Tambang yang ada di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia turut menyoroti kondisi di Kecamatan Tabang yang menurutnya kerap mengalami pemadaman listrik. Situasi tersebut menjadi perhatian karena di wilayah sekitar Kukar terdapat aktivitas pertambangan batu bara berskala besar, termasuk PT Bayan Resources Tbk yang disebutnya sebagai salah satu perusahaan pemasok batu bara untuk PLN.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi mengenai pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat di daerah penghasil. Ia berharap kebutuhan listrik warga di wilayah yang memiliki potensi sumber daya energi juga memperoleh perhatian yang sepadan.
Aulia menjelaskan, persoalan pemadaman di Tabang telah menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Kukar dalam menyuarakan kebutuhan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Bahkan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar akan terus berkomunikasi dengan pihak terkait dan memperjuangkan solusi agar ketersediaan listrik semakin baik. Pemerintah daerah juga berharap rencana pembangunan pembangkit listrik dapat dikaji lebih lanjut sesuai kebutuhan energi dan ketentuan yang berlaku.
“Bapak Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka. Sementara di sisi lain, kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa persoalan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus menyuarakan kebutuhan listrik yang lebih andal, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih mengalami pemadaman berulang.
Aulia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, dan kementerian terkait dapat menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan pasokan listrik di Kukar
“Ini yang menjadi konsentrasi kita dan kami sekali lagi akan terus menyuarakan ini,” tutupnya. (ltf/fdl/adv)
