KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, menyatakan belum dapat memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran kecamatan baru.
Sikap tersebut disampaikan Kepala Desa Sedulang, Ferdiansyah, dalam pembahasan lanjutan terkait rencana pembentukan kecamatan hasil pemekaran dari wilayah Muara Kaman.
Ferdiansyah menegaskan, alasan utama belum diberikannya dukungan karena desa yang dipimpinnya masih membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan, khususnya infrastruktur dasar.
“Yang jelas, dari Desa Sedulang saat ini memang kami belum bisa mendukung, karena di desa kami juga butuh perhatian pembangunan dan desa kami itu memang layak untuk jadi ibu kota kecamatan,” ujarnya pada Senin (23/2/2026).
Ia menyebut Desa Sedulang memiliki nilai historis sebagai desa tertua di wilayah tersebut dan pernah beberapa kali menjadi penghubung Kecamatan Muara Kaman. Setidaknya, menurutnya, sudah tujuh kali Sedulang berperan sebagai simpul penghubung pelayanan kecamatan.
Selain faktor historis, kondisi geografis juga menjadi pertimbangan. Desa Sedulang berada di ujung perbatasan dengan Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Ferdiansyah mengungkapkan, akses jalan menjadi persoalan paling mendesak. Kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui membuat warga kesulitan ketika hendak mengurus administrasi maupun mendapatkan layanan kesehatan.
“Susahnya melewati jalan itu ketika orang-orang kami, ibu-ibu yang mau melahirkan, ingin mendapatkan perawatan menuju Puskesmas. Sangat susah,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, perjalanan menuju Sedulang bisa memakan waktu hingga dua setengah jam akibat kondisi jalan yang tidak layak. Padahal, secara administratif wilayah tersebut masih berada di Kecamatan Muara Kaman.
Menurutnya, apabila ibu kota kecamatan ditempatkan di Sedulang, pembangunan infrastruktur diyakini akan lebih terfokus dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
“Nah, maka dari itu, kalau ibu kota itu di tempat kita, justru pembangunan itu mungkin terfokus di tempat kita,” katanya.
Meski demikian, Ferdiansyah membuka ruang dialog lanjutan. Ia menyebut kehadirannya dalam pertemuan terakhir belum mewakili keseluruhan unsur desa karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak turut hadir.
“Untuk saat ini belum bisa untuk bergabung. Kemungkinan nanti ada pertemuan lanjutan, atau ada persyaratan-persyaratan yang kami minta bisa dipenuhi, mungkin kami bisa mendukung kembali,” pungkasnya. (ltf/fdl)
