KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi dengan tema “Penanggulangan Kemiskinan” bersama Dewan Masjid Indonesia dan Pelaku Usaha Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Selasa (21/06/2022).
Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas Kukar Idaman yang dilaksanakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan Bappeda Kukar sebagai leading sektor.
Edi Damansyah menjelaskan jika penanggulangan kemiskinan dapat diatasi, maka banyak persoalan lain yang akan terselesaikan. Untuk itu perlu sinkronisasi data kemiskinan dari OPD. Selain itu juga mensinkronisasikan data dengan pihak perusahaan dalam implementasi program CSR agar tidak terjadi tumpang tindih.
Menurutnya masjid memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan. Diharapkannya para pengurus masjid untuk menangani warga pra sejahtera di sekitar kawasan masjid.
“Dari sisi agama berdosa bila membiarkan ada masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal kita. Paling tidak tetangga sebelah rumah yang harus diperhatikan. Untuk itu masjid harus memiliki data masyarakat di sekitarnya, paling tidak 40 rumah baik itu disisi kiri, kanan, depan dan belakang masjid,” ujar Edi Damansyah.
Dewan Masjid Kukar memiliki Aplikasi berbasis Website yang memiliki fitur pemetaan kemiskinan di wilayah yang dilengkapi dengan data. Dengan adanya fitur tersebut maka kemiskinan dapat dipetakan secara kewilayahan dengan lebih akurat dan dapat dirumuskan solusinya dengan lebih obyektif sesuai kebutuhan konkritnya.
“Pendataan yang dilakukan Dewan Masjid Kukar untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, pelatihan, hingga spiritual hingga orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau tidak ada skill untuk bekerja, maka dapat diberikan pelatihan,” jelas Bupati Kukar.
Edi Damansyah berharap data kemiskinan harus terus diperbarui dan terintegrasi dengan kementerian maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar. Hal ini dimaksudkan supaya para perusahaan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
