Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:57 WIB

Fraksi KIR DPRD Evaluasi Kinerja Keuangan Pemkab Kutim Tahun 2023

Siding Paripurna DPRD Kutai Timur

Siding Paripurna DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) melalui Sobirin Bagus menyampaikan pandangan umum terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023.  Dalam sidang Paripurna yang digelar di ruang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang di pimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, di saksikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman yang dalam hal ini diwakilkan Asisten III, Sobirin Bagus. Hadir juga 21 anggota dewan dan tamu undangan lainnya. Kamis (13/06/2024),

Fraksi KIR memberikan perhatian khusus pada realisasi pendapatan dan beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah.

“Kami melihat adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan kinerja keuangan di masa mendatang,” kata Sobirin Bagus.

Realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai Rp 8,59 trilyun atau 104,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8,25 trilyun.

Baca Juga :  Festival Seni Budaya Nusantara di Kecamatan Muara Badak Sukses, Pelaku UMKM Laris Manis

“Pendapatan ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam setiap komponen pendapatan,” lanjutnya.

PAD terealisasi sebesar Rp 352,46 milyar atau 44,76% dari anggaran yang diharapkan sebesar Rp 787,53 milyar. Sobirin menjelaskan bahwa koreksi dan reklasifikasi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur berpengaruh signifikan, terutama dengan adanya profit sharing dari PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp 547,79 milyar dan pembayaran PNBP dari PT. Tanito Harum sebesar Rp 426,29 juta.

Selain itu, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp 7,67 trilyun atau 103,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7,44 trilyun.

“Kami perlu memastikan bahwa mekanisme pengelolaan pendapatan transfer ini sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pertama di Indonesia, Dishub Kukar Miliki BLUD PKB

Pendapatan lainnya yang sah juga menunjukkan peningkatan luar biasa, mencapai Rp 568,85 milyar atau 2.315,73% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 24,56 milyar. Fraksi KIR menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mengelola pendapatan ini secara optimal.

Terakhir dirinya menegaskan perlunya kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang mengatur keuangan daerah, termasuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah terkait.

“Fraksi KIR berharap Pemkab Kutim terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan demi kemajuan daerah,” tuturnya.

Sobirin juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Kami semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk dan keluar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kutim,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kukar Siap Terbitkan Perda RPIK, Guna Mempercepat Arus Investasi

Advertorial

Ratusan Jemaah Haji Kloter Dua Asal Kukar Diberangkatkan, Asisten I Melepas Keberangkatan

Pemerintah

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Makan Bersama Ribuan Warga Saat Beseprah

Advertorial

Pelajar SMA 1 Rantau Pulung Raih Peringkat 3 Lomba Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Provinsi Kaltim

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dukung Usulan Penjualan Kabel Listrik Standarisasi untuk Keamanan Warga

Advertorial

Loka Karya ke-7 PGP Pamerkan Hasil Karya Guru dan Siswa

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Angkat Bicara Terkait Pemekaran DOB Sangkulirang

Advertorial

Pengurus Forum RT Kecamatan Tenggarong Resmi Dikukuhkan