KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) segera diproses. Sementara itu, penyaluran insentif bagi guru agama dari Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di sekolah di bawah naungan Pemkab Kukar masih terkendala kepastian regulasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kukar, Pujianto, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar terkait penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN dan guru agama di lingkungan Pemkab Kukar, pada Kamis (12/11/2026).
Pujianto menjelaskan, untuk TPP guru honorer non-ASN, proses pencairannya akan segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi salah satu poin yang dipastikan pihaknya dalam pembahasan terkait kesejahteraan tenaga pendidik tersebut.
“Yang jelas kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN insya Allah segera proses,” ujarnya.
Berbeda dengan guru honorer non-ASN, penyaluran insentif bagi guru Kemenag yang mendapat penugasan mengajar di sekolah dasar (SD) masih memerlukan kajian lebih lanjut. Disdikbud Kukar belum dapat mengambil keputusan sebelum terdapat regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme pemberian insentif tersebut.
Pujianto menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat untuk membahas ketentuan dalam Pergub mengenai TPP. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan memiliki landasan hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kita akan diskusi dulu dengan semua pihak terkait, Bagian Hukum, kemudian Inspektorat untuk menerjemahkan regulasi yang ada di Pergub TPP sekarang,” jelasnya.
Mengenai waktu realisasi insentif guru agama, Pujianto mengaku belum dapat memberikan kepastian. Sebab, pembahasan bersama pihak terkait perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menemukan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain insentif, dalam RDP tersebut juga muncul harapan agar program seragam sekolah gratis dapat menjangkau peserta didik di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag. Menanggapi hal itu, Pujianto menjelaskan bahwa pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kewenangan serta mekanisme penganggaran, khususnya apabila bantuan diberikan melalui skema hibah.
Ia menegaskan, apabila penyaluran seragam gratis melalui mekanisme hibah memungkinkan untuk dilakukan, maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti. Namun, pengelolaan hibah bukan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, melainkan berada pada bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Kalau memang itu dimungkinkan untuk melakukan hibah nanti kita juga lakukan itu, tetapi kalau hibah bukan di kita, kalau hibah ada di Kesra,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
