KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) sedang mematangkan rencana program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan balita melalui program di tingkat rukun tetangga (RT).
Saat ini, pemerintah masih mengkaji standar biaya penyediaan makanan agar pelaksanaannya memiliki acuan yang jelas.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa menu makanan bergizi untuk lansia dan balita telah disusun oleh Dinas Kesehatan. Tahap selanjutnya adalah mengkaji besaran biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan setiap menu tersebut.
Menurutnya, penetapan standar biaya menjadi hal penting agar pelaksanaan program di seluruh wilayah Kukar memiliki acuan yang sama, termasuk dalam hal pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Nah, kami lagi mengoordinasikan untuk dikaji berapa besaran harga untuk membuat makanan menu yang dibuat oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, kajian tersebut akan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar untuk menghitung kebutuhan biaya penyediaan makanan sesuai dengan menu yang telah ditentukan. Hasil kajian nantinya diharapkan menjadi dasar penetapan standar anggaran program.
Sementara itu, penentuan penerima manfaat akan dikoordinasikan bersama Dinas Sosial Kukar. Data sasaran direncanakan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terbawah.
Dalam pelaksanaannya, pemberian makanan bergizi bagi balita direncanakan melalui kegiatan posyandu. Adapun untuk lansia, Arianto menyebut pemberian makanan ditargetkan dapat dilakukan dua kali sehari setelah mekanisme pelaksanaan dan kebutuhan anggarannya dimatangkan.
DPMD Kukar berharap proses kajian dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Dengan demikian, program tersebut memiliki peluang untuk direalisasikan pada tahun ini apabila seluruh persiapan memungkinkan.
Namun, apabila persiapan belum rampung hingga akhir tahun, pelaksanaannya berpotensi dialihkan ke 2027.
Meski demikian, Arianto menegaskan bahwa proses perencanaan tetap berjalan agar program dapat dilaksanakan dengan mekanisme dan standar yang jelas.
“Kami berharap akhir bulan ini selesai semua dan kita bisa laksanakan. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan kita laksanakan. Perencanaannya sudah dilaksanakan,” jelasnya.
Terkait program MBG dari pemerintah pusat yang mulai menjangkau balita melalui posyandu, Arianto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan dan pemetaan penerima manfaat.
Langkah ini diperlukan agar bantuan makanan bergizi dari pemerintah daerah tidak tumpang tindih dengan program yang telah diterima masyarakat.
Menurutnya, program MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan program pemerintah pusat, sedangkan rencana pemberian makanan bergizi melalui program RT merupakan inisiatif pemerintah daerah. Karena itu, sinkronisasi data penerima menjadi bagian penting sebelum program daerah direalisasikan.
“Nanti akan kami pilah. Yang sudah mendapat program MBG dari pemerintah pusat tentu tidak boleh tumpang tindih dengan program makanan bergizi gratis melalui program RT,” pungkasnya. (ltf/fdl)
