KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna usulkan alokasi belanja operasi sebesar 5,603 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk program-program strategis, termasuk pengentasan stunting dan peningkatan gizi.
Hasna mengungkapkan bahwa alokasi belanja operasi yang mencapai 50% dari total anggaran belanja daerah harus dimanfaatkan secara optimal.
“Kami Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi,” ungkapnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Ia menambahkan bahwa program pengentasan kemiskinan juga harus menjadi prioritas dalam anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya program penurunan angka pengangguran terbuka.
“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
“Peningkatan IPM harus menjadi fokus utama dalam Rancangan APBD, karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.
Ia juga mengimbau semua pihak berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat menciptakan program-program yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Anggota komisi C itu menambahkan, bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan anggaran dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelasnya. (adv/dprd/kutim)
