Home / Pemerintah

Selasa, 22 Februari 2022 - 18:28 WIB

Hadiri Musrenbang di Kecamatan Muara Kaman, Dewan Beber Keluhan Warga

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat Kecamatan Muara Kaman dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di tingkat kecamatan di Muara Kaman pada Senin, (21/2/2022) kemarin.

Selain dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD), kegiatan juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kukar dapil II. Sejumlah program dari masing-masing OPD disampaikan dalam program prioritas di tingkat kecamatan.

Anggota DPRD Kukar dapil II Firnadi Ikhsan mengatakan, salah satu yang di sorot adalah kondisi infrastruktur jalan dari Sebulu menuju Muara Kaman yang rusak parah. Posisi jalan utama atau poros ini menurut Firnadi sangat penting.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kutim Sebut Perda Pengarusutamaan Gender Harus Ada Untuk Kesetaraan

Sayangnya kata dia, selama ini persepsi umum bahkan dari pihak Pemkab Kukar bahwa jalan tersebut berstatus jalan milik provinsi. Belakangan ternyata diketahui terdapat SK Gubernur terkait status jalan provinsi yang hanya memuat jalan dari simpang tiga patung lembuswana hingga ke Sebulu sepanjang 66,71 Km.

“Sehingga perlu di perjelas status jalan Sebulu menuju Muara Kaman. Aapabila memang milik kabupaten maka harus di anggarkan di APBD Kukar,” kata Firnadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Alif Turiadi menyatakan akan memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah pihak dalam rangka menjelaskan status jalan tersebut. Selain itu, juga mengemuka dalam diskusi di musrenbang ini, keinginan  masyarakat Kecamatan Muara Kaman untuk melakukan pemekaran.

Baca Juga :  Disdikbud Kutim Borong Lima Penghargaan Disemenisasi Implementasi Program Merdeka Belajar

Kecamatan Muara Kaman saat ini memiliki luas wilayah dan kondisi geografis 20 desa dan perlu di berikan fokus pembangunan.

“Kita mendukung proses ini, berharap Pemkab memberikan kesempatan kepada panitia untuk memenuhi syarat-syarat pemekaran,” katanya.

Untuk diketahui, Musrenbang akan digelar di 18 Kecamatan di Kukar. Yaitu akan berlangsung dari tanggal 16 Februari hingga 2 Maret dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pemkab Kukar Gandeng Perusahaan Lokal Datangkan Minyak Goreng untuk Masyarakat

Advertorial

Dinas Ketahanan Pangan Kukar Alokasikan Anggaran Sebesar Rp6 Miliar Untuk Lumbung Padi

Advertorial

Diskominfo Staper Kutim Gelar Rakor Penerapan Smart City

Advertorial

Kembangkan Tanaman Kakao, Masyarakat Desa Lung Anai Bisa Produksi Coklat Batangan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Aktif Dengarkan Aspirasi Warga, Pengembangan UMKM Banyak Diinginkan

Advertorial

Program Padat Karya Produktif Distransnaker Dilaksanakan di Kelurahan Maluhu

Advertorial

Seluruh Perangkat Daerah di Kukar Dituntut Untuk “Haus Data”

Advertorial

RSUD Kudungga Borong Penghargaan Pada Ajang Akuntansi Award 2023