KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang menjadi kewenangannya. Di tengah efisiensi anggaran, DLHK turut menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan untuk membantu menjaga kebersihan dan kondisi kawasan RTH.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, mengatakan pengelolaan RTH di Kukar terbagi berdasarkan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Artinya, tidak seluruh kawasan RTH, khususnya di Tenggarong, berada di bawah tanggung jawab DLHK.
Sejumlah kawasan menjadi kewenangan OPD lain, seperti Dinas Pariwisata serta Dinas Perdagangan dan UKM. Sementara itu, DLHK tetap menjalankan tugas pemeliharaan terhadap RTH yang masuk dalam tanggung jawabnya.
“RTH ini sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, memang ada beberapa yang menjadi tanggung jawab DLHK. Tetapi ada juga RTH di Kota Tenggarong yang menjadi tanggung jawab OPD lain,” ujarnya pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan kesepakatan dan arahan Bupati Kukar, DLHK menangani sekitar 10 kawasan RTH. Jumlah tersebut menjadi cakupan pengelolaan yang menjadi perhatian DLHK dalam menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah Kukar.
Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan lebih difokuskan pada kebersihan dan perawatan lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan sampah, pemotongan rumput, hingga pemangkasan pohon yang tumbuh terlalu rimbun agar kawasan tetap tertata.
Selain mengandalkan petugas yang telah ditempatkan di sejumlah lokasi, DLHK juga melibatkan pelaku usaha dan perusahaan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu alternatif agar perawatan RTH tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Yudiarta menyebutkan, salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan pada kawasan median jalan di Tenggarong Seberang, mulai dari sekitar pom bensin hingga Patung Lembu Swana. Di lokasi itu, DLHK telah melaksanakan kegiatan pemangkasan rumput dengan dukungan pendanaan dari pihak perusahaan.
“Iya, itu kita kerjasamakan. Karena situasi efisiensi, kita harus pintar-pintar mencari bentuk kerja sama dengan pihak lain supaya RTH kita tidak terlantar dan tetap terpelihara dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan pihak perusahaan menjadi salah satu bentuk dukungan dalam menjaga fasilitas dan ruang publik. Dengan adanya kolaborasi tersebut, beban pemeliharaan tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Meski demikian, DLHK tetap menjalankan pemeliharaan rutin pada kawasan RTH yang telah memiliki petugas. Pembersihan sampah, pemotongan rumput, serta pemangkasan tanaman dan pohon tetap dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Yudiarta menegaskan, kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan saat ini memang lebih berorientasi pada perawatan kawasan, bukan pembangunan atau penambahan fasilitas baru. Fokusnya memastikan RTH tetap bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kalau untuk sekarang ini memang kita lebih ke pemeliharaan RTH, seperti sampah, kemudian pemangkasan pohon-pohon yang ada di dalam RTH kalau sudah terlalu rimbun,” pungkasnya. (ltf/fdl)
