Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 11 Oktober 2023 - 17:47 WIB

Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penanganan stunting masih menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menekan angka stunting di daerah. Bahkan, setiap kecamatan juga diminta untuk serius menangani persoalan ini.

Kecamatan Marangkayu menjadi salah datu kecamatan yang mengklaim, bahwa penanganan stunting di wilayahnya terus ditekan. Melalui dukungan dari berbagai pihak, angka stunting di Marangkayu menurun.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengungkapkan dukungan dari perusahaan migas yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu cukup membantu dalam mengatasi masalah stunting, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

Baca Juga :  Puluhan SSB Ikuti Pelatihan Pelatih Lisensi D Nasional yang Diagram Pemkab Kukar

“Jadi masalah stunting ini Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan,” kata Camat Marangkayu, Ambo Dalle.

Dukungan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu berupa pemenuhan gizi terhadap masyarakat di Marangkayu yang disalurkan setiap bulannya, terutama sasarannya di wilayah ring 1 perusahaan.

Setiap bulannya mereka menyalurkan telur serta kebutuhan gizi lainnya secara langsung kepada warga setempat. Namun, sebelum disalurkan, bantuan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu, pemenuhan gizi itu juga menyasar kepada sejumlah sekolah. Bahkan, hingga saat ini perusahan tersebut terus melakukannya secara rutin.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Berterima Kasih Atas Perhatian Pemerintah Pusat Terhadap Maestro Musik Tradisi Kutai

“Jadi penanganan stunting ini sesuai dengan arahan Bupati Kukar, yang menginginkan Kukar angka stuntingnya turun,” ujarnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem ini pun terus menjadi perhatian di wilayahnya. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga diminta melalui proses verifikasi dan validasi yang tepat sasaran.

“Masalah ini pak Bupati berharap betul-betul ditindaklanjuti. Pertama mendata warga agar yang masuk dalam DTKS itu betul-betul KK yang memang sesuai arahan, jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk DTKS,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Asisten I Setkab Kukar Menghadiri Monitoring Evaluasi dan Pre Laporan Data Presisi

Advertorial

Dispora Kukar Harap Porprov di Berau Tidak Ditunda

Advertorial

Disdikbud Kukar Dorong Pengembangan Kegiatan P5 untuk Hasilkan Karya Kreativitas

Advertorial

DPRD Kukar Menggelar Rapat Paripurna Membahas KUA PPAS 2025

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Sosialisasi Terkait Sekolah Adiwiyata kepada Ratusan Kepala Sekolah

Pemerintah

Bupati Kukar Bagikan Alat Tangkap Ikan dan Mesin Ketinting di Desa Melintang

Pemerintah

Bupati Kukar Protes BRI Tenggarong Terkait Bansos yang Belum Tersalurkan

Advertorial

Dinas PU Kukar Akan Tingkatkan Jalan Menuju Fasilitas Layanan Publik di Kota Bangun Darat