Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 11 Oktober 2023 - 17:47 WIB

Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penanganan stunting masih menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menekan angka stunting di daerah. Bahkan, setiap kecamatan juga diminta untuk serius menangani persoalan ini.

Kecamatan Marangkayu menjadi salah datu kecamatan yang mengklaim, bahwa penanganan stunting di wilayahnya terus ditekan. Melalui dukungan dari berbagai pihak, angka stunting di Marangkayu menurun.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengungkapkan dukungan dari perusahaan migas yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu cukup membantu dalam mengatasi masalah stunting, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Tampilkan Inovasi Digital dan Pertunjukan Budaya di Pawai Pembangunan HUT ke-80 RI

“Jadi masalah stunting ini Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan,” kata Camat Marangkayu, Ambo Dalle.

Dukungan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu berupa pemenuhan gizi terhadap masyarakat di Marangkayu yang disalurkan setiap bulannya, terutama sasarannya di wilayah ring 1 perusahaan.

Setiap bulannya mereka menyalurkan telur serta kebutuhan gizi lainnya secara langsung kepada warga setempat. Namun, sebelum disalurkan, bantuan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu, pemenuhan gizi itu juga menyasar kepada sejumlah sekolah. Bahkan, hingga saat ini perusahan tersebut terus melakukannya secara rutin.

Baca Juga :  Timnas Indonsia Sudah Bisa Menggelar Latihan di Pusat Pelatihan PSSI di IKN

“Jadi penanganan stunting ini sesuai dengan arahan Bupati Kukar, yang menginginkan Kukar angka stuntingnya turun,” ujarnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem ini pun terus menjadi perhatian di wilayahnya. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga diminta melalui proses verifikasi dan validasi yang tepat sasaran.

“Masalah ini pak Bupati berharap betul-betul ditindaklanjuti. Pertama mendata warga agar yang masuk dalam DTKS itu betul-betul KK yang memang sesuai arahan, jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk DTKS,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Tekankan Pentingnya Pelaporan dan Pemindaian bagi Pendatang di Kutim

Advertorial

Camat Kota Bangun Darat Minta Bantuan kepada Seluruh OPD, Dukung dan Sukseskan MTQ Tingkat Kabupaten

Advertorial

Pemkab Kukar Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Lewat Program MBG dan Inovasi Pangan Desa

Advertorial

Pemkab Kukar Lakukan Evaluasi Kinerja, 4 OPD Paparkan Kinerja dan Target kepada Bupati dan Wabup

Advertorial

Disdikbud Kukar Tampilkan Inovasi Digital dan Pertunjukan Budaya di Pawai Pembangunan HUT ke-80 RI

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Dorong Pemprov Benahi Infrastruktur Pendidikan

Advertorial

DPRD dan Pemkab Kutim Melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2024

Advertorial

Pemkab Kukar Alokasikan Rp217 Miliar Untuk Pengembangan Sektor Perikanan