Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 11 Oktober 2023 - 17:47 WIB

Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penanganan stunting masih menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menekan angka stunting di daerah. Bahkan, setiap kecamatan juga diminta untuk serius menangani persoalan ini.

Kecamatan Marangkayu menjadi salah datu kecamatan yang mengklaim, bahwa penanganan stunting di wilayahnya terus ditekan. Melalui dukungan dari berbagai pihak, angka stunting di Marangkayu menurun.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengungkapkan dukungan dari perusahaan migas yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu cukup membantu dalam mengatasi masalah stunting, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

Baca Juga :  Pemkab Kukar Meluncurkan Aplikasi Siedesa untuk Mempermudah Monitoring Kegiatan Desa

“Jadi masalah stunting ini Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan,” kata Camat Marangkayu, Ambo Dalle.

Dukungan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu berupa pemenuhan gizi terhadap masyarakat di Marangkayu yang disalurkan setiap bulannya, terutama sasarannya di wilayah ring 1 perusahaan.

Setiap bulannya mereka menyalurkan telur serta kebutuhan gizi lainnya secara langsung kepada warga setempat. Namun, sebelum disalurkan, bantuan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu, pemenuhan gizi itu juga menyasar kepada sejumlah sekolah. Bahkan, hingga saat ini perusahan tersebut terus melakukannya secara rutin.

Baca Juga :  Bupati Kukar Buka Puasa Bersama Lurah, Kepala Desa dan BPD

“Jadi penanganan stunting ini sesuai dengan arahan Bupati Kukar, yang menginginkan Kukar angka stuntingnya turun,” ujarnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem ini pun terus menjadi perhatian di wilayahnya. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga diminta melalui proses verifikasi dan validasi yang tepat sasaran.

“Masalah ini pak Bupati berharap betul-betul ditindaklanjuti. Pertama mendata warga agar yang masuk dalam DTKS itu betul-betul KK yang memang sesuai arahan, jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk DTKS,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Antisipasi Penyebaran PMK, Distanak Kukar Rutin Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan Ternak

Advertorial

Kemendikbudristek dan Disdikbud Kukar Kolaborasi Berikan Pelatihan Bagi Guru

Advertorial

DPRD Kaltim Menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Membahas Pencabutan Dua Perda

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru RSUD AM Parikesit

Advertorial

Ribuan Masyarakat Antusias Saksikan Penampilan Peserta Kirab Budaya Kukar

Advertorial

Festival Cenil di Desa Kota Bangun III Merupakan Warisan Tradisi yang Masih Dipertahankan

Advertorial

Pemkab Kukar Prioritaskan Program 1.000 Guru Sarjana, Tahun 2023 Sasar 800 Tenaga Pendidik

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Banyak Masyarakat Desa Belum Nikmati Fasilitas Dasar