Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 11 Oktober 2023 - 17:47 WIB

Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penanganan stunting masih menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menekan angka stunting di daerah. Bahkan, setiap kecamatan juga diminta untuk serius menangani persoalan ini.

Kecamatan Marangkayu menjadi salah datu kecamatan yang mengklaim, bahwa penanganan stunting di wilayahnya terus ditekan. Melalui dukungan dari berbagai pihak, angka stunting di Marangkayu menurun.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengungkapkan dukungan dari perusahaan migas yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu cukup membantu dalam mengatasi masalah stunting, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

Baca Juga :  Desa Wisata Pela Mendapatkan Dukungan Sejumlah Fasilitas dari Dispar Kukar

“Jadi masalah stunting ini Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan,” kata Camat Marangkayu, Ambo Dalle.

Dukungan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu berupa pemenuhan gizi terhadap masyarakat di Marangkayu yang disalurkan setiap bulannya, terutama sasarannya di wilayah ring 1 perusahaan.

Setiap bulannya mereka menyalurkan telur serta kebutuhan gizi lainnya secara langsung kepada warga setempat. Namun, sebelum disalurkan, bantuan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu, pemenuhan gizi itu juga menyasar kepada sejumlah sekolah. Bahkan, hingga saat ini perusahan tersebut terus melakukannya secara rutin.

Baca Juga :  Sungai di Desa Panca Jaya akan Dinormalisasi dengan Bantuan TNI

“Jadi penanganan stunting ini sesuai dengan arahan Bupati Kukar, yang menginginkan Kukar angka stuntingnya turun,” ujarnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem ini pun terus menjadi perhatian di wilayahnya. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga diminta melalui proses verifikasi dan validasi yang tepat sasaran.

“Masalah ini pak Bupati berharap betul-betul ditindaklanjuti. Pertama mendata warga agar yang masuk dalam DTKS itu betul-betul KK yang memang sesuai arahan, jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk DTKS,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ratusan Siswa dan Guru di Kukar Ikuti Lomba Gerak Jalan Pelajar Idaman Peringatan Hardiknas

Advertorial

BPBD Kukar Usulkan Armada Pemadam Kebakaran Khusus yang Bisa Beroperasi di Perairan

Pemerintah

Ngapeh Hambat Pemkab Kukar Bahas Persiapan Kegiatan Tahun 2022

Advertorial

DPRD Kutim Menggelar Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Sangatta Selatan

Advertorial

Kapal Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Geram

Pemerintah

Bupati Kukar Protes BRI Tenggarong Terkait Bansos yang Belum Tersalurkan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Pemkab Mengembangkan SDM Pelayanan Kesehatan

Advertorial

Nyaman Bejukut, Program DKP Bantu Nelayan untuk Mandiri dan Produktif