Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 11 Oktober 2023 - 17:47 WIB

Penanganan Stunting di Marangkayu Jadi Prioritas, Pemerintah Kecamatan Klaim Angka Menurun

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

Ambo Dalle - Camat Marangkayu

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penanganan stunting masih menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menekan angka stunting di daerah. Bahkan, setiap kecamatan juga diminta untuk serius menangani persoalan ini.

Kecamatan Marangkayu menjadi salah datu kecamatan yang mengklaim, bahwa penanganan stunting di wilayahnya terus ditekan. Melalui dukungan dari berbagai pihak, angka stunting di Marangkayu menurun.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengungkapkan dukungan dari perusahaan migas yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu cukup membantu dalam mengatasi masalah stunting, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Menggelar Pembekalan Penguatan Bagi Calon Peserta PPG Tingkat PAUD

“Jadi masalah stunting ini Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan,” kata Camat Marangkayu, Ambo Dalle.

Dukungan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu berupa pemenuhan gizi terhadap masyarakat di Marangkayu yang disalurkan setiap bulannya, terutama sasarannya di wilayah ring 1 perusahaan.

Setiap bulannya mereka menyalurkan telur serta kebutuhan gizi lainnya secara langsung kepada warga setempat. Namun, sebelum disalurkan, bantuan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu, pemenuhan gizi itu juga menyasar kepada sejumlah sekolah. Bahkan, hingga saat ini perusahan tersebut terus melakukannya secara rutin.

Baca Juga :  Pengunjung Kukar Land Festival 2023 Torehkan Rekor MURI, 7 Ribu Orang Gunakan Pesapu Ikat Kepala Khas Kutai

“Jadi penanganan stunting ini sesuai dengan arahan Bupati Kukar, yang menginginkan Kukar angka stuntingnya turun,” ujarnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem ini pun terus menjadi perhatian di wilayahnya. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga diminta melalui proses verifikasi dan validasi yang tepat sasaran.

“Masalah ini pak Bupati berharap betul-betul ditindaklanjuti. Pertama mendata warga agar yang masuk dalam DTKS itu betul-betul KK yang memang sesuai arahan, jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk DTKS,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

PPDI Kaltim Diminta Mendukung Pembangunan Daerah, Desa Jadi Garda Terdepan Pelayanan Pemerintah

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kutim Ingin Pengembangan Teluk Lombok Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Pemerintah

Cegah Abrasi, Otorita IKN Tanam 500 Mangrove di Pantai Tanah Merah

Advertorial

Anggota DPRD Angkat Bicara Terkait Tindakan Pj Gubernur Kaltim yang Beri Sejumlah OPD Rapor Merah

Advertorial

Ratusan Peserta Antusias Ikuti Lomba Layangan Aduan Perebutkan Juara Ketua DPRD Kukar Cup

Advertorial

Sekda Kukar Membuka Survei Akreditasi RSUD AM Parikesit

Pemerintah

Jelang Kepulangan Jemaah Haji, Kantor Kemenhaj Kukar Matangkan Persiapan

Advertorial

Program Pemkab Kukar “Terang Kampongku” Meraih Penghargaan Pada Anugerah Multy Award Mulawarman University