JAKARTA, eksposisi.com – Layanan aparatur negara menjadi salah satu prioritas dalam transformasi digital yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Jelang peluncuran government technology (GovTech), dilakukan berbagai upaya akselerasi agar transformasi digital, salah satunya dalam layanan bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Hari ini kami membahas progres penyempurnaan layanan aparatur negara serta untuk mengambil langkah percepatan serta solusi dalam penyelesaian transformasi digital pada bidang ini,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat percepatan pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan di bidang Layanan Aparatur Negara, Senin (29/01/2024).
Dirinya juga menegaskan bahwa prinsip transformasi digital pemerintahan adalah keterpaduan layanan, termasuk kemudahan layanan bagi ASN di seluruh Indonesia. Berbagai layanan dasar bagi ASN yang diampu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) nantinya akan mudah diakses melalui Portal Administrasi Pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati mengatakan bahwa diskusi tersebut bukan hanya mengambil langkah-langkah akselerasi transformasi digital layanan ASN. Hal lain yang turut dibahas adalah mitigasi atas kendala yang mungkin dihadapi.
“Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang mungkin terjadi dalam proses transformasi digital layanan ASN, kami juga memitigasi untuk melihat kemungkinan solusi yang bisa diambil, sehingga target peluncuran layanan digital ASN ini bisa berjalan dengan baik,” ungkap Nanik.
Nanik menyampaikan dengan terwujudnya layanan digital bagi ASN ini, maka 4,2 juta ASN yang ada dapat dengan mudah mengakses layanan dasar kepegawaian melalui Portal Aparatur Negara dengan sekali masuk. Kemudahan ini akan diciptakan berdasarkan langkah-langkah percepatan yang ditempuh pada hari ini.
Diskusi pada hari ini juga membahas mengenai keterpaduan dari Portal Administrasi Pemerintahan. Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra menyontohkan bagaimana nantinya Layanan Aparatur Negara dapat terintegrasi dengan layanan digital lainnya, seperti Digital ID.
Transformasi digital yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah benar-benar mendorong transformasi yang mengedepankan keterpaduan. Sehingga tidak lagi masing-masing instansi berjalan sendiri untuk transformasi digital tanpa adanya keterpaduan layanan dengan layanan yang lainnya.
“GovTech yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini akan memperlihatkan kepada masyarakat serta ASN sebagai penerima layanan bahwa ini adalah transformasi digital yang saling terintegrasi, bukan hanya sekadar peluncuran saja maupun aplikasi baru,” pungkas Pandu.
Untuk diketahui, sembilan layanan prioritas pada transformasi digital pemerintahan adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. GovTech nantinya akan dioperasionalkan oleh Perum Peruri, dengan tata kelola layanan tetap dikelola oleh masing-masing instansi pemilik layanan.
Adapun pembahasan transformasi digital dalam layanan aparatur negara dilakukan bersama BKN, Perum Peruri, Tim Tony Blair Institute, Telkom Indonesia, dan Kementerian Kesehatan. (adm)
