KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran daerah pada tahun 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengendalian belanja agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan tidak menimbulkan utang di akhir tahun anggaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pola pengelolaan anggaran tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perencanaan belanja dilakukan berdasarkan proyeksi pendapatan yang akan diterima, kini pemerintah daerah hanya akan merealisasikan belanja berdasarkan dana yang telah tersedia di kas daerah.
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan daerah yang masih bertahap sepanjang tahun berjalan. Saat ini, dana yang telah masuk ke kas daerah baru berkisar antara 26 hingga 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
“Untuk tahun ini kita tidak bicara prospektif, tapi kita bicara retrospektif. Artinya uangnya ada, baru kita rilis belanjanya,” ujarnya, pada Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan kondisi tersebut, Pemkab Kukar bersama DPRD telah menyepakati kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia saat ini.
“Nah sekarang ini uang yang masuk di kita, di kas daerah kita itu 26 sampai 30 persen dari APBD kita. Makanya kemarin kita diskusi dengan DPRD mengambil kebijakan bersama-sama bahwa kegiatan akan kita laksanakan 30 persen,” katanya.
Ia menuturkan, sebagian dana yang tersedia saat ini telah dialokasikan untuk belanja rutin pemerintahan. Sementara sisa anggaran digunakan secara selektif untuk kegiatan prioritas, termasuk proyek pembangunan yang dianggap mendesak.
Meski melakukan pengendalian belanja, ia memastikan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh kebijakan tersebut.
Sejumlah program yang telah dipastikan ketersediaan anggarannya antara lain pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk mendukung program berobat gratis cukup menggunakan KTP, bantuan operasional sekolah daerah (Boskap), Boskap afirmasi, penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa, serta program dana RT.
“Belanja untuk BPJS Kesehatan, sehingga program berobat gratis cukup dengan KTP itu bisa berjalan. Belanja untuk keperluan sekolah, Boskap, Boskap afirmasi, perlengkapan sekolah, dan dana RT itu sudah kita siapkan. Jadi kami jamin tidak akan terganggu,” tegasnya.
Terkait proyek pembangunan yang tertunda akibat penyesuaian anggaran, Aulia menjelaskan pemerintah telah menyusun skala prioritas yang jelas. Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat akan menjadi perhatian utama untuk segera ditangani.
Ia mencontohkan penanganan longsor, perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan berat, maupun infrastruktur lain yang berpotensi membahayakan masyarakat akan tetap dilaksanakan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi belanja.
“Tetapi ketika kita bicara infrastruktur baru, ini coba kita tahan dulu sambil melihat situasi keuangan daerah, sehingga proses belanja bisa kita kendalikan dan tidak menimbulkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
