KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Desa Sawit Indonesia (DPP ADeSI) pada Senin (4/11/2024).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sasana Manggala Praja, Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Yahdil Harahap dan Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan PDT M Fachri.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum DPP ADeSI Zeky Hamzah, menyampaikan tujuan pembentukan asosiasi ini.
“ADeSI dibentuk untuk memperkuat pengembangan potensi pembangunan desa berbasis sawit. Selain itu, ADeSI juga berfungsi sebagai wadah untuk mengurai banyak persoalan yang dihadapi desa-desa di wilayah perkebunan sawit, seperti tumpang tindih lahan dan kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan sawit,” ungkap Zeky yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
Zeky menjelaskan bahwa saat ini terdapat 16.800 desa sawit di Indonesia, di mana 400 di antaranya telah menjadi anggota ADeSI.
“Kami juga telah membentuk 6 Dewan Pimpinan Wilayah di provinsi dan 16 Dewan Pimpinan Daerah di kabupaten,” jelasnnya.
Dalam kesempatan itu, Zeky mengajak Menteri Yandri untuk menjadi Penasehat ADeSI dan mengunjungi Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Ia menekankan pentingnya kunjungan tersebut untuk menunjukkan bahwa desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam pengelolaan sumber daya.
“Di desa kami, kami menjaga tata ruang yang berbasis pada hutan, lahan pertanian pangan, dan konservasi lingkungan hidup,” jelas Zeky.
M Fachri, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan PDT, menambahkan bahwa ADeSI merupakan satu-satunya asosiasi desa yang berbasis potensi, yang berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan pekebun sawit.
“Desa-desa ini berhimpun karena memiliki potensi dan permasalahan yang sama. Dengan wadah ini, kami berharap bisa mereplikasi kisah sukses dari satu desa ke desa lainnya,” pungkasnya. (adv/pemkab/kutim)
