KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Odah Etam Tenggarong, pada Kamis (11/12/2025).
Rakor diikuti Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekda Sunggono, pimpinan OPD, serta seluruh camat. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi capaian 2025 serta penyusunan strategi penanganan stunting tahun berikutnya.
Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penurunan stunting di Kukar menunjukkan capaian positif. Angka stunting daerah tersebut turun dari 14,2 persen pada 2024 menjadi 12,6 persen berdasarkan pengukuran serentak tahun 2025.
“Statistik tidak bohong. Angka ini mencerminkan kinerja bersama seluruh pihak hingga level posyandu,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa upaya menurunkan stunting jauh lebih kompleks dibanding menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga pola asuh dan kesadaran keluarga.
“Banyak orang tua secara ekonomi mampu, tetapi anaknya tetap berada di bawah garis pertumbuhan karena kurang perhatian,” katanya.
Ia juga menyoroti keterkaitan antara penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan di Kukar. Tahun ini angka kemiskinan turun dari 7,2 persen menjadi 6,8 persen. Menurutnya perbaikan indikator kesejahteraan tersebut merupakan efek dari berbagai intervensi pemerintah daerah yang berjalan simultan.
Meski demikian, ia menekankan perlunya pembenahan strategi, terutama karena transfer keuangan daerah diperkirakan menurun pada 2026. Ia meminta setiap OPD menjaga efektivitas program dengan memaksimalkan pembiayaan yang tersedia.
“Tidak boleh ada alasan angka stunting naik tahun depan. Strateginya harus tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam rakor ini, ia mendorong agar data stunting diurai lebih rinci hingga level desa. Ia menyebut adanya ketimpangan antarwilayah, di mana beberapa desa masih mencatat angka stunting di atas 30 persen. Dengan pemetaan detail tersebut, intervensi dapat diarahkan lebih optimal pada daerah yang paling membutuhkan.
Ia juga menegaskan alasan pemerintah daerah mengirim surat resmi ke Kemendagri terkait penetapan kabupaten terbaik penanganan stunting. Menurutnya, capaian Kukar seharusnya mendapat pengakuan berdasarkan data faktual.
“Ini bukan soal ingin pujian, tetapi memperjuangkan kerja keras ribuan kader yang sudah bertugas dari tingkat RT sampai kabupaten,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran PKK dan posyandu, terutama dalam mendukung rencana program Makan Bergizi Gratis untuk balita dan lansia.
Pemerintah daerah berencana memperkuat program itu melalui pembentukan dapur MBG di setiap kecamatan serta penguatan sektor peternakan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Ia juga menyampaikan target ambisius bahwa angka stunting Kukar pada 2026 dapat ditekan hingga single digit.
“Kita ingin masa depan anak-anak Kukar lebih baik. Ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang,” tutupnya. (rpp/fdl)
