KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya realisasi konektivitas pembangunan antara Kabupaten Kukar dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Menurutnya, akses penghubung antarwilayah tersebut tidak lagi bisa bergantung pada jalan nasional yang ada saat ini, melainkan harus diwujudkan melalui pembangunan jalan strategis yang benar-benar berfungsi sebagai jalur utama.
Ahmad Yani menilai, meskipun selama ini jalur penghubung Kukar–Kubar kerap disebut sebagai jalan alternatif, namun posisinya tidak boleh dipandang sebagai jalur sekunder.
“Kami meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jalan penghubung Kukar–Kubar. Walaupun disebut jalan alternatif, jangan sampai hanya dianggap sebagai jalur biasa,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ia juga menyoroti keterkaitan historis antara Kabupaten Kukar dan Kubar.
Menurutnya, kedua daerah tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena sebelumnya merupakan satu kesatuan wilayah sebelum terjadi pemekaran.
Oleh karena itu, penguatan konektivitas antarwilayah dinilai sebagai langkah wajar dan penting untuk mempererat hubungan pembangunan.
Dari sisi dukungan anggaran, Ahmad Yani menyampaikan bahwa Pemkab Kukar pada prinsipnya siap memberikan dukungan, termasuk melalui APBD.
“Karena ini proyek lintas kabupaten, pembiayaan secara kolaboratif melalui APBD sangat memungkinkan. Tinggal dibicarakan porsi masing-masing daerah dan keterlibatan provinsi,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan jalan penghubung Kukar–Kubar sejalan dengan upaya penyelesaian konektivitas Kukar–Samarinda, termasuk akses menuju bandara dan jalur-jalur strategis lainnya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur tersebut harus diposisikan setara dengan jalan provinsi, bahkan jalan nasional.
Terkait isu pemotongan jalur hauling perusahaan, Ahmad Yani menilai hal tersebut bukan persoalan besar.
Menurutnya, jalur hauling merupakan akses perusahaan yang pada prinsipnya dapat dikondisikan. Jika terjadi perlintasan atau crossing, hal tersebut dapat diatur melalui koordinasi yang baik.
“Perusahaan harus memahami bahwa jalan yang dibangun adalah jalan kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung utama Kukar–Kubar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya penerimaan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima Kukar.
Ia menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius dan harus dievaluasi melalui komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah provinsi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tentu merasa dirugikan apabila alokasi Bankeu tidak sebanding dengan jumlah perwakilan dan besarnya aspirasi yang diperjuangkan.
“Kutai Kartanegara bukan hanya daerah penghasil, tetapi juga penyumbang besar representasi legislatif di tingkat provinsi. Sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dalam pembangunan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
