Home / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan / Politik

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:49 WIB

Ketua DPRD Kukar Hadiri PKKMB Unikarta, Dorong Mahasiswa Prioritaskan Pendidikan

 Ahmad Yani - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam membangun masa depan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unikarta, Selasa (25/8/2026).

Ahmad Yani mengatakan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut salah satunya untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tidak berhenti belajar dan terus menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh.

“Tentu kita menjadikan prioritas bahwa pendidikan itu menjadi pejuang kita dan harus betul-betul kita selesaikan,” katanya.

Ia menilai, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk seseorang hingga mampu menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia pun menceritakan bahwa perjalanan dirinya hingga menjadi Ketua DPRD Kukar juga tidak terlepas dari proses belajar.

Menurutnya mahasiswa perlu menjadikan semangat belajar sebagai bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan.

Baca Juga :  14 Pejabat di Lingkungan Pemkab Kukar Dilantik, Pengisian Jabatan Kosong Masih Berproses

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah mahasiswa juga menyampaikan pertanyaan dan aspirasi kepada Ahmad Yani. Salah satu yang dibahas yakni mengenai dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan Kampus Unikarta.

Selain itu, mahasiswa turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini menjadi salah satu persoalan serius di Kukar.

Ahmad Yani mengatakan, penanganan karhutla telah menjadi pembahasan serius dalam forum koordinasi pimpinan daerah. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak perusahaan.

Ia menilai perusahaan juga memiliki peran penting dalam membantu penanganan karhutla, terutama karena sejumlah perusahaan memiliki dukungan teknologi dan peralatan yang dapat digunakan untuk menangani kebakaran.

“Kalau kita ini hanya bisa secara manual, tidak punya teknologi canggih yang kira-kira bisa menyelesaikan problem kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Baca Juga :  Dinas PU Kukar Kerjakan Infrastruktur di 14 Desa di Kecamatan Sebulu

Selain karhutla, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam dialog bersama mahasiswa. Salah satunya terkait kondisi jalan Sebelimbingan yang dipertanyakan oleh mahasiswa.

Ahmad Yani memastikan persoalan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dan DPRD Kukar untuk segera diselesaikan. Ia menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat dituntaskan paling lambat pada 2027.

Salah satu opsi yang disebut yakni melalui skema pinjaman daerah jangka panjang. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi alternatif untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dibandingkan harus menunggu alokasi anggaran selama bertahun-tahun.

“Kita pastikan bahwa itu adalah komitmen kita. Kita pasti akan selesaikan minimal di tahun 2027 itu bisa kita tuntas, misalnya melalui pinjaman daerah jangka panjang,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

RDP DPRD Kukar Bahas Penertiban Tahura Bukit Soeharto, Otorita IKN Tegaskan Tidak Gusur Warga Lama

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Pembenahan Infrastruktur Pariwisata Demi Dongkrak PAD

Advertorial

Maraknya Kasus Serangan Buaya, Anggota DPRD Kaltim Imbau Masyarakat untuk Waspada

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Jadi Host Podcast Pojok Bekesahan Inovasi Sekretariat DPRD Kukar

Advertorial

Festival Etam Begenjoh 2024 Sukses Digelar di Kota Malang, Akan Dilanjutkan di Dua Kota Lain

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Ingatkan DInas PU Terkait Pekerjaan Proyek MYC

Advertorial

Bupati Kutim Resmi Menutup Kejuaraan Nasional Sport Climbing Competition

Pemerintah

Bupati Kukar Pastikan Perlindungan Warga di Tengah Persoalan Perizinan Pertambangan dan Pertanian Kawasan IKN