KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com –Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Bagus Susetyo mengatakan kunjungan ke Titik Nol IKN tersebut, diakui Bagus memang tak didampingi perwakilan dari Badan Otorita IKN . Sebab semua sedang ada kegiatan diluar daerah.
“Jadi ada beberapa yang di Jakarta, karena memang bersamaan dengan kedatangan Menko Investasi Kemaritiman, kami diantar oleh aparat keamaan. Dari mulai pembangunan istana, kemenko 1 dan 2 serta sempat mampir di rusun pekerja kami lihat sudah selesai. Beberapa kegiatan di istana tampak pekerjaan pondasi dimulai karena power crane nya sudah terpasang,” kata Bagus.
Ia menjelaskan, sejauh ini DPRD Kaltim khususnya di Komisi III tidak mengetahui persis perkembangannya. Komisi III DPRD Kaltim berharap ada informasi yang bisa disampaikan, mengingat ini wilayah Kalimantan Timur.
“Kalau melaporkan kan kesannya menggurui mereka, karena Badan Otorita IKN ini setingkat Gubernur, setidaknya ada catatan progress perbulan kemudian kendala dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan daerah,” jelas Bagus.
Tak hanya itu, pemanfaatan pelaku usaha lokal, karyawan lokal juga diharap bisa terakomodi. Sehingga azas manfaat bagi masyarakat Kaltim. Jadi tidak hanya sekedar euphoria ditetapkannya IKN di Sepaku. Namun daerah hanya sebagai penonton saja. Apalagi nanti juga sudah pemindahan, diharapkan ada porsi untuk masyarakat lokal dengan kualitas yang sama.
Bagus menjelaskan, hadirnya Komisi III ke pembangunan IKN sebagai bentuk inisiatif dan ingin mengetahui perkembangannya.
“Kalau kita membaca di media, pembangunan ada beberapa yang dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada juga privat. Apakah dengan porsi anggaran yang ada, berjalan atau tidak. Setahu saya hanya APBN saja yang jalan,” ungkapnya.
“Selain itu infrastruktur dari Balikpapan menuju KIPP dan beberapa kegiatan pembangunan istana dan lainnya. Tapi kita tidak mengetahui untuk hunian sudah disiapkan atau belum kita belum tahu, karena itu porsi kerjasama dengan swasta. Komisi III rencananya akan menjadwalkan ulang bagaimana mana progressnya dan apa yang bisa kita bantu untuk memperlancar kegiatan tersebut. Karena ini kan sudah program nasional,” tutupnya. (adv)
