KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyampaikan pandangannya mengenai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Mulyana, selaku perwakilan fraksi AKB menilai bahwa PAD Kutim masih dapat ditingkatkan secara signifikan.
Sidang di pimpin langsung ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni. Hadir juga Bupati Kutim dalam hal ini di wakilkan oleh Asisten III, Sudirman Latif. hadir dan disaksikan anggota dewan sebanyak 21 orang serta tamu undangan lainnya. Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Kamis (13/6/2024)
Perwakilan fraksi AKB dalam Dewan, Hj. Mulyana menjelaskan bahwa setelah mencermati angka-angka yang tertera dalam nota penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
“Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp. 787,53 miliar masih bisa ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan saja,” ujar Mulyana dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap penyampaian nota penjelasan Raperda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya eksplorasi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
“Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. Ini adalah peluang yang harus dimaksimalkan,” tambahnya.
Menurutnya, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus diarahkan dengan tepat.
“Penyertaan modal di BUMD seharusnya bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti pendapatan transfer yang bernilai Rp. 7,67 triliun atau 103,12% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 7,44 triliun.
“Pendapatan transfer ini harus benar-benar dijabarkan dengan detail untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangannya, dirinya mengaku bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting.
“Kami berharap setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut dirinya mengingatkan bahwa peran serta semua pihak dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
