KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com –DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tratibumlinmas). Pembahasan tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Pansus Raperda Tratibumlinmas DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid.
Harun Al Rasyid mengungkapkan bahwa naskah susunan Raperda sudah disepakati oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota pansus.
“Hampir semuanya bisa disepakati. Hanya ada beberapa penambahan yang perlu dilakukan,” ujar Harun Al Rasyid, pada Rabu (1/11/2023).
Ia mengatakan, Raperda Tratibumlinmas bertujuan mengatur penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kaltim. Raperda ini nantinya akan mengatur 13 jenis ketertiban, yaitu tertib di jalan, tertib di sungai, tertib di sekolah, tertib di lingkungan, tertib sosial, tertib administrasi, tertib kependudukan, tertib keagamaan, tertib kebersihan, tertib ketenangan, tertib kesehatan, tertib keamanan, dan tertib ketenteraman.
“Raperda itu juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar tertib, berupa denda maksimal Rp50 juta atau kurungan badan enam bulan. Artinya, jika pelanggar tidak membayar denda, dia akan menggantinya dengan kurungan badan,” jelasnya.
Raperda Tratibumlinmas, juga mengatur denda dari pelanggar ketertiban tidak masuk ke kas negara, melainkan ke kas daerah.
“Kami ingin denda itu masuk ke kas daerah agar bisa digunakan untuk kepentingan daerah. Itu sudah pernah ada di DIY Istimewa Yogyakarta dan Bontang,” pungkasnya. (adv)
