Home / Advertorial / Ekonomi / Pemerintah / Politik

Kamis, 24 September 2026 - 10:20 WIB

Pemkab dan DPRD Kukar Sepakati KUA-PPAS 2027 Rp5,4 Triliun, Angka Bisa Bergeser Menyesuaikan Potensi Pendapatan Lain

Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I DPRD Kukar, pada Rabu (23/9/2026).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, menjelaskan bahwa angka KUA-PPAS 2027 sebesar Rp5,4 triliun. Nilai tersebut belum memperhitungkan sejumlah potensi pendapatan yang lainnya.

“Untuk tahun 2027 angka sementara berdasarkan regulasi-regulasi yang kita terima, kita menempatkan angka di angka Rp5,4 triliun sambil kita menunggu beberapa hal terkait dengan dana kurang salur dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, angka Rp5,4 triliun yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027, belum termasuk dana kurang salur yang masih diharapkan dapat diterima pemerintah daerah.

Baca Juga :  Cabor Panahan Kukar Raih Juara Umum di Porprov VII Kaltim 2022

Ahmad Yani menyebut, dana kurang salur tahun 2024-2025 yang masih tersisa sekitar Rp2,2 triliun menjadi salah satu komponen yang nantinya dapat diperhitungkan dalam pembahasan RAPBD 2027. “Alhamdulillah kita sudah menyetujui KUA-PPAS tahun anggaran 2027 dengan nilai Rp5,4 triliun. Itu tidak dan belum termasuk dana kurang salur yang kira-kira akan diperhitungkan dan mohon nanti disalurkan di tahun 2027,” katanya.

Menurutnya, angka persetujuan ini bukan merupakan angka final APBD 2027, melainkan menjadi platform kebijakan sementara anggaran yang menjadi pijakan dalam penyusunan RAPBD.

Baca Juga :  DPMD Kukar Sosialisasikan Program RTKU Terbaik, Anggaran Tahun 2026 Dialokasikan Rp50 Juta per RT

Penyesuaian masih dapat dilakukan mengikuti perkembangan pendapatan dan transfer daerah. Ahmad Yani mengatakan, masih terdapat waktu hingga proses penyusunan dan persetujuan RAPBD 2027 untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.

Pemerintah dan DPRD juga masih menunggu kepastian terkait transfer daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

“5,4 yang menjadi KUA-PPAS tahun 2027 tadi itu masih angka sementara karena kita pastikan dana kurang salur tetap menjadi bagian yang kita pikirkan. Jadi tentu itu bisa saja nanti terkoreksi di rancangan RAPBD tahun 2027,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Bupati Kukar Tekankan Pentingnya Pelestarian Bahasa Daerah, Dorong Pembelajaran Bahasa Kutai di Sekolah

Advertorial

BPKAD Kukar Gandeng Kejari Pulihkan Aset Daerah, Lebih Seratus Sepeda Motor Rongsokan Segera Dilelang

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Ingatkan Masyarakat Tentang Bahaya Konsumsi Makanan Berlebihan untuk Kesehatan Ginjal

Advertorial

Anggota DPRD Apresiasi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kutim

Pemerintah

Kukar Raih 8 Panji Keberhasilan Pada Upacara Hari Jadi ke-66 Kaltim

Advertorial

KFBN 2025 Resmi Dibuka, Komitmen Pemkab Kukar Menjaga dan Melestarikan Budaya

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Soroti Kelangkaan BBM, Pembentukan Tim Terpadu Segera Penanganan Antrian

Infrastruktur

Ketua DPRD Kukar Sebut Patung Soekarno di Sangasanga Simbol Penghormatan Sejarah dan Spirit Perjuangan