KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mencairkan pinjaman daerah senilai Rp820 miliar melalui kerja sama dengan Bankaltimtara guna mempercepat penyelesaian utang kepada pihak ketiga. Penandatanganan akad kredit dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Bankaltimtara Cabang Tenggarong, pada Jumat (13/03/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pinjaman tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan arus kas sekaligus menyelesaikan pembayaran kepada para rekanan yang bekerja sama dengan Pemkab Kukar.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak bank yang telah mempercepat proses administrasi sehingga penandatanganan akad kredit dapat segera terlaksana. Bahkan, pihak bank disebut bekerja hingga malam hari untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.
“Hal ini dilakukan karena sebelumnya para rekanan bersama teman-teman media datang kepada kami dan berharap persoalan pembayaran ini bisa diselesaikan sebelum libur Lebaran,” ujarnya.
Menurutnya, setelah penandatanganan akad kredit, dana pinjaman akan langsung dicairkan ke kas daerah. Selanjutnya pemerintah daerah akan memproses pembayaran melalui mekanisme administrasi keuangan daerah, mulai dari penerbitan SPP-SPM hingga SP2D.
“Setelah dana masuk ke kas daerah, proses pencairan akan dilanjutkan melalui mekanisme administrasi pemerintah daerah. Kami berharap proses ini sudah bisa mulai dilaksanakan hari ini,” jelasnya.
Ia berharap percepatan pembayaran ini dapat membantu para rekanan, termasuk pekerja dan tenaga di perusahaan yang bermitra dengan pemerintah daerah, agar dapat menunaikan kewajiban mereka kepada para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ia menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut juga berkaitan dengan dana kurang salur yang menjadi hak Pemkab Kukar. Hingga tahun 2025, dana kurang salur tercatat sekitar Rp3 triliun, sementara dana lebih salur sekitar Rp600 miliar.
“Jika digabungkan masih terdapat sekitar Rp2,4 triliun yang dapat digunakan untuk membayar pinjaman yang dilakukan saat ini,” katanya.
Nilai pinjaman Rp820 miliar tersebut disesuaikan dengan hasil audit Inspektorat terkait kebutuhan riil pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga melakukan mitigasi dengan mempertimbangkan kemungkinan dana kurang salur yang diterima tidak tersalurkan sepenuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bankaltimtara, Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa skema pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan merupakan kredit komersial seperti pinjaman biasa.
“Ini merupakan skema khusus karena pemerintah daerah juga merupakan pemilik bank daeraha,” jelasnya.
Menurutnya saat ini proses pinjaman telah memasuki tahap legalisasi administrasi setelah sebelumnya melalui tahap analisis dan keputusan kredit. Apabila seluruh tahapan selesai, realisasi pencairan diperkirakan dapat dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan.
Pihak bank juga optimistis seluruh proses pembayaran kepada rekanan Pemkab Kukar dapat selesai sebelum libur Lebaran. Dengan sistem aplikasi yang digunakan baik oleh pihak bank maupun pemerintah daerah, sekitar 1.500 SP2D diperkirakan dapat diproses dalam satu hari.
“Dengan sistem aplikasi yang ada, kami optimistis dalam dua hari prosesnya bisa selesai sebelum libur Lebaran,” pungkasnya. (ltf/fdl)
