Home / Advertorial / Pemerintah

Selasa, 8 November 2022 - 14:31 WIB

Pemkab Kukar dan Bappenas RI Menggelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 (Istimewa)

Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 (Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, yang digelar Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, secara virtual di Ruang Batara Kantor Bappeda, pada Selasa (8/11/2022).

Koordinator Bantuan Sosial Dinar Dana Kharisma mengatakan registrasi sosial ekonomi sebagai upaya mewujudkan satu data pembangunan khususnya dalam akurasi penyaluran program bantuan sosial berdasarkan tingkat kesejahteraan.

“Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik atas gagasan Pemkab Kukar dalam menggelar rakor upaya pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem dilakukan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi persiapan pemantauan seperti rancangan monev wilayah prioritas, input data penerima manfaat program KKE, proses identifikasi penerima, output keluarga miskin ekstrem.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kutim Ingin Pengembangan Teluk Lombok Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Kemudian evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan status kesejahteraan dan graduasi program yakni proses jangka pendek, dampak jangka menengah dan panjang dengan berdayanya penerima bantuan dan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem.

Kemudian Dinar juga menjelaskan registrasi sosial ekonomi akan mendukung perencanaan dan penganggaran mulai dari berbasis bukti, target tepat dan anggaran efektif dengan regsosek mewujudkan perencanaan pengangaran berbasis bukti dengan satu data Indonesia.

“Satu data Kukar sangat tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terfokus dalam perencanaan berbasis bukti, penyusunan dan penargetan program hingga peningkatan efektivitas dan efosiensi penganggaran,” katanya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Akan Berikan Dukungan Bagi Kepentingan Perempuan

Ditambahkan Dinar regsosek membantu pencapaian target pembangunan nasional dengan mempercepat penanganan masyarakat terdampak bencana, memperkuat integrasi program, mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan penjangkauan inklusif dan memperkuat penyaluran digital cepat, aman dan akuntabel, terkoneksi dengan data administrasi kependudukan.

“Artinya perubahan status sosial ekonomi di tingkat desa juga harus terpantau setiap tahun dari data regsosek yang dimutakhirkan setiap tahun. Kemudian analisis dinamika kesejahteraan penerima manfaat mencakup analisis akurasi sasaran berbagai program utama PKE dan perubahan kesejahteraan mengindikasikan perubahan untuk mendapatkan program dan sebagai dasar penargetan ulang,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Jelang Idul Fitri, Bupati Kukar Memonitoring Bahan Pokok di Pasar dan Agen Besar

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kaltim Nilai Pentingnya Menyusun Skema Evaluasi Terhadap APBD

Advertorial

Maksimalkan Kinerja, Bapemperda DPRD Kukar Kejar Pengesahan Empat Rancangan Perda

Pemerintah

DPRD dan Pemprov Kaltim Sahkan APBD 2024 Sebesar Rp20,675 Triliun

Advertorial

Banyak Kerjakan Proyek Strategis, Dinas PU Kukar Dapat Anggaran Tambahan Rp900 Miliar

Advertorial

Investor Malaysia Lirik Sektor Pertanian, Pemkab Kukar Pastikan akan Mengawal Investasi yang Masuk

Advertorial

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Sejumlah Aset Pemprov yang Tidak Terurus

Advertorial

DPRD Kaltim Menerima Kunjungan dari Pansus DPRD Kutim Tentang Raperda Pengarusutamaan Gender