KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong adanya sinergi dengan PT PLN dalam percepatan pembangunan jaringan listrik di desa-desa yang hingga kini belum teraliri listrik secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri usai mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN pada desa belum berlistrik di Kalimantan Timur, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat yang difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur tersebut, Pemkab Kukar menyampaikan kondisi kelistrikan di sejumlah desa yang masuk dalam rencana intervensi PLN pada 2027. Dari pembahasan tersebut, terdapat sembilan desa di Kukar yang direncanakan mendapatkan intervensi kelistrikan dari PLN.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan intervensi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di sejumlah desa yang belum mendapatkan akses listrik memadai.
“Kami bertemu dengan Kementerian ESDM, bagian kelistrikan, difasilitasi Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk bicara terkait dengan listrik desa. Memang tahun 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN,” ujarnya saat ditemui, pada Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, keberadaan PLTS Komunal yang telah dibangun pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan kapasitas. PLTS tersebut rata-rata memiliki kapasitas sekitar 40–60 KWP sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat masih terbatas untuk kebutuhan dasar.
“Kemampuan PLTS Komunal kita cuma antara kapasitasnya 40–60 KWP saja, sehingga di masyarakat penggunaannya ini hanya cukup untuk penerangan beberapa titik, cukup untuk menyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” jelasnya.
Dengan masuknya PLN, Pemkab Kukar berharap kapasitas kelistrikan di desa-desa tersebut dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik yang lebih memadai untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Aulia menilai pembangunan jaringan listrik oleh PLN tidak perlu berjalan terpisah dari infrastruktur energi yang sebelumnya telah dibangun pemerintah daerah. Sebaliknya, fasilitas PLTS Komunal yang sudah tersedia diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan sistem kelistrikan di desa.
“Jadi harapan kita PLTS yang sudah kita bangun, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN,” katanya.
Sembilan desa yang masuk dalam perencanaan intervensi PLN tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yakni Desa Sepatin di Kecamatan Anggana; Desa Tunjungan, Menamang Kiri, Menamang Kanan, Kupang Baru dan Liang Buaya di Kecamatan Muara Kaman; serta Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis.
Pemkab Kukar dan PLN selanjutnya akan membahas bentuk sinergi yang dapat diterapkan, termasuk kemungkinan kerja sama operasional (KSO) maupun skema lainnya.
Pemerintah daerah menekankan bahwa tujuan utama dari program tersebut adalah memastikan masyarakat di desa-desa tersebut memperoleh akses listrik yang lebih memadai.
“Terkait dengan prosesnya nanti bisa kita KSO atau apapun itu. Tapi bagi kami, pemerintah daerah adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program ini,” pungkasnya. (ltf/fdl)
