KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu realisasi dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp2,2 triliun.
Dana tersebut menjadi salah satu potensi penerimaan yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan anggaran daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan secara keseluruhan dana kurang salur yang tercatat untuk Kukar mencapai sekitar Rp3 triliun. Di sisi lain, terdapat dana lebih salur sekitar Rp600 miliar.
“Kalau kita bicara dana kurang salur sekarang, Kukar itu memiliki dana kurang salur, sebagaimana yang saya sampaikan, itu Rp3 triliun, dan dana lebih salur itu sekitar Rp600 miliar. Kalau ditotal, ada selisih sekitar Rp2,4 triliun,” ujar Aulia Rahman Basri pada Minggu (20/9/2026).
Ia mengatakan, dari nilai tersebut sebelumnya telah ada penyaluran dana sekitar Rp136 miliar. Setelah memperhitungkan penyaluran tersebut, dana kurang salur yang masih tercatat berada di kisaran Rp2,2 triliun.
Menurut Aulia, dana kurang salur tersebut telah tercatat dan memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena itu, Pemkab Kukar terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar hak keuangan daerah tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kita terus berupaya untuk melakukan komunikasi agar dana ini bisa turun, sehingga menambah potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kita di tahun 2027,” katanya.
Aulia menuturkan, terdapat sejumlah opsi yang ditawarkan oleh kementerian terkait untuk menyikapi kondisi dana kurang salur tersebut. Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah pembiayaan melalui pinjaman kepada SMI atau bank-bank pemerintah.
Skema tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan menjaminkan dana kurang salur yang menjadi hak Pemkab Kukar. Namun, pemerintah daerah masih perlu memastikan terlebih dahulu ketentuan dan regulasi yang mengatur mekanisme tersebut.
“Memang ada beberapa opsi-opsi yang ditawarkan oleh kementerian terkait dengan dana kurang salur ini, termasuk salah satunya itu melakukan pinjaman ke SMI atau bank-bank pemerintah dengan menjaminkan dana kurang salur itu sendiri,” jelasnya.
Pemkab Kukar saat ini masih melakukan penjajakan terhadap aturan yang berkaitan dengan opsi pembiayaan tersebut. Pemerintah daerah juga terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari mekanisme yang dapat ditempuh.
Aulia menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dana yang menjadi hak Kabupaten Kukar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi daerah.
Terlebih, dana tersebut berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Peraturannya masih kami jajaki, akan tetapi kami terus berupaya untuk memastikan bahwa dana-dana yang ada, yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana ini merupakan haknya warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, tetap terus kita perjuangkan,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
